Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan mempercepat distribusi bantuan pekerja formal non-aparatur sipil negara (ASN) dengan gaji di bawah Rp5 juta. Bantuan langsung tunai (BLT) tersebut seluruhnya bakal tersalurkan akhir September 2020.
"Akhir September 2020 sudah selesai 15,7 juta (pekerja)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam program Crosscheck FromHome by Medcom.id bertajuk 'Subsidi Gaji Rp600 Ribu Ala Jokowi', Minggu (30/8).
Ida mengatakan, distribusi bantuan tersebut dilakukan secara bertahap. Tahap awal tersalurkan ke 2,5 juta pekerja yang telah melewati validasi dan verifikasi data.
"Jumlah 2,5 juta itu minimal ya, kami bisa lebih dari jumlah itu," ujar Ida.
Ida meminta pekerja tak khawatir bantuan tersebut tidak tersalurkan. Karena bantuan butuh waktu untuk disalurkan. Salah satu kendalanya yakni subsidi gaji bagi pekerja yang ditransfer melalui bank non Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) membutuhkan waktu lebih lama. Bank Himbara yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dsn BTN.
Baca juga : Pemerintah Harus Fokus ke Perlindungan Sosial
"Tentu ada waktu yang berbeda jenis. Sabar sedikit ya, pokoknya dia memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan itu," kata Ida.
Mekanisme penyaluran bantuan subsidi sebesar Rp600 ribu per bulan ini akan berjalan selama empat bulan. Sehingga total yang diterima pekerja sebesar Rp2,4 juta.
Bantuan yang mengalokasikan anggaran Rp37,7 triliun ini akan diberikan setiap dua bulan sekali. Sehingga pekerja akan menerima Rp1,2 juta sekaligus dalam dua bulan.
Di sisi lain, tantangan yang dihadapi Kemenaker dalam program ini yakni terdapat 1,9 juta perusahaan yang belum memberikan nomor rekening pekerja penerima bantuan. Ia berharap perusahaan segera memenuhi persyaratan itu.
"Kepada pengusaha dan pekerja yang sudah memenuhi syarat segera untuk melengkapi menyerahkan nomor rekeningnya," ujar Ida. (OL-2)
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Penaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mesti disesuaikan dengan melihat tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
PEMERINTAH baru akan membayarkan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pensiunan pokok pada Maret 2024.
PEMERINTAH menyesuaikan gaji pokok anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraannya.
Transportasi publik di Jerman terancam lumpuh setelah ada rencana mogok kerja massal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved