ATR/BPN Telah Bebaskan 70 Ribu Hektar Lahan untuk Infrastruktur

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peran srategis dalam  pengadaan tanah yang terkait erat dengan program strategis nasional dan pembangunan infrastruktur yang tengah digalakkan pemerintah. 

Terlebih dalam menghadapi masa pandemi Covid-19, dibutuhkan percepatan pembangunan untuk membantu pemulihan ekonomi serta menjaga pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dibutuhkan solusi untuk mengurai kendala yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, dalam acara Indonesia Maju di TVRI. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan secara virtual, dari ruang kerja Menteri ATR/Kepala BPN, Jakarta, Senin (17/08.

"Pengadaan tanah Alhamdulillah saya pikir dengan adanya UU No. 2 Tahun 2012 yang ditugaskan kepada Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan pembebasan tanah sampai hari ini kita sudah berhasil membebaskan hampir kurang lebih 70.000 hektare karena untuk kepentingan infrastruktur. Karena hasil dari pembebasan lahan ini maka pekerjaan seluruh Kementerian/Lembaga yang ditugaskan membangun infrastruktur tidak memiliki kendala," ujarnya. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa semenjak adanya Undang-Undang Nomor 2/ 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan juga peraturan pelaksanaanya, praktis pengadaan tanah memiliki payung hukum yang baik. Pada saat selesai pengadaan tanah, harusnya pembangunan sudah lebih mudah, karena aspek yang paling banyak dimensinya adalah pada bagian pengadaan tanahnya.

"Untuk pendaftaran tanah di Indonesia , pada  2015 tanah yang sudah terdaftar baru 46 juta bidang, hari ini kita sudah mencapai 78 juta bidang. Tercapai 32 juta bidang dalam tempo 5 tahun terakhir ini. Kita pun memiliki target di tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar semua. Tetapi yang penting lagi yaitu membangun kantor ini menjadi kantor yang modern, kita memperkenalkan digitalisasi kantor pertanahan. Serta diharapkan di tahun 2024 nanti masyarakat tidak perlu antri lagi," lanjutnya. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, akan terus fokus mempercepat belanja infrastruktur terutama yang berdampak langsung dalam mengurangi angka pengangguran. 

"Dengan adanya kerja sama yang baik antar kementerian/lembaga terkait untuk membangun infrastruktur di Indonesia  akan membantu pemulihan ekonomi nasional dan menjaga pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dibutuhkan konsumsi dan investasi.

Kedua variabel ini berkontribusi hampir 90% dari ekonomi Indonesia. Untuk itu pemerintah melalui APBN akan terus berjuang menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk bisa mengembalikan daya beli masyarakat sehingga konsumsi masyarakat bisa kembali pulih.

Menutup sesi wawancara Sri Mulyani mengharapkan semua kementerian/lembaga termasuk Kementerian ATR/BPN agar dapat segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama untuk yang langsung bisa dirasakan. "Pada kuartal ketiga diharapkan seluruh Kementerian/Lembaga dapat membelanjakan APBN mereka sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi serta menjaga pertumbuhan ekonomi," ujarnya. (RO/E-1)