Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MARAKNYA modus penipuan lelang online melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, membuat masyarakat menjadi bingung dan resah karena kerugian yang dialaminya. Penipuan berkedok lelang online itu merugikan perusahaan gadai nasional yang namanya dicatut untuk melakukan modus tersebut.
Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja mengatakan penipuan yang berkedok lelang tersebut sebenarnya sudah ada sejak lama. Awalnya jenis kejahatan ini bersifat konvensional, seiring dengan perkembangan zaman pelaku mengubah tindak kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi salah satunya melalui media sosial.
"Sebenarnya modus-modus penipuan tidak ada yang berubah, hanya yang dahulu itu adalah kejahatan konvensional sekarang dengan hadirnya teknologi sebagai enabler para pelaku penipuan ini juga menyesuaikan diri dan memanfaatkan teknologi untuk memuluskan dan mempercanggih upaya-upaya penipuan mereka. Dan penipuan lelang online ini adalah salah satu opportunity yang memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat dengan menawarkan produk fiktif online dengan harga miring melalui lelang," kata Ardi, Jakarta, Senin (8/6).
Menurut Ardi, kejahatan lelang apapun akan sulit dicegah, terkecuali bila seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama membangun awareness. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dimulai dari sekolah hingga perguruan tinggi, juga dipadukan dengan pembangunan literasi digital.
Sedangkan, bagi Lembaga seperti PT Pegadaian (Persero) juga harus punya komitmen untuk bisa jangan hanya melindungi perusahaan saja, namun seluruh ekosistem yang menjadikannya sebagai suatu perusahaan besar termasuk keamanan dan keselamatan nasabah dan calon nasabahnya. Oleh karena itu Langkah Pegadaian bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan langkah tepat.
"Program komunikasi publik juga harus dijadikan salah satu program strategis yang rutin dijalankan guna menekan potensi kerugian yang bisa timbul akibat tindakan-tindakan kejahatan seperti lelang online," ungkapnya.
Ardi juga menjelaskan modus pelaku kejahatan lelang online ini, tidak mengenal umur, status sosial, tingkat pendidikan, kedudukan dan jabatan. Hampir semua tingkatan masyarakat tersebut menjadi korban. Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat Indonesia jauh lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Sementara itu, Sekretaris PT Pegadaian (Persero) R. Swasono Amoeng Widodo meminta masyarakat mewaspadai penipuan berkedok lelang online yang mengatasnamakan Pegadaian. Pasalnya penipuan ini beredar melalui berbagai media sosial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Sampai saat ini Pegadaian tidak memiliki program atau melakukan lelang secara online. Proses lelang dilakukan secara langsung dan terbuka untuk semua orang di outlet-outlet Pegadaian, bazar, atau pameran," jelas Swasono. (OL-09)
DI era digital yang semakin maju, peran negara dalam memastikan pertahanan dan keamanan siber sangat krusial.
CrowdStrike mengeklaim telah mengidentifikasi masalah dan sedang melakukan perbaikan.
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
OJK menekankan pentingnya bank untuk benar-benar memperhatikan ketahanan siber mereka.
Wi-Fi publik sering digunakan di kafe, bandara, atau saat bepergian ke luar negeri untuk liburan atau perjalanan bisnis.
Pemerintah akan mengevaluasi kinerjanya dalam menjaga ketahanan siber. Agar kejadian serupa tidak lagi terulang.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan harus ada yang bertanggung jawab atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
Peretasan kemarin menjadi perhatian khusus bagi seluruh kementerian, instansi, lembaga, serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan untuk dapat mengantisipasi ancaman.
Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam proses pemulihan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved