Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DI tengah pandemi covid-19 yang masih melanda tanah air, lima bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) menyatakan optimistis mampu mencapai target realisasi penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Meski demikian, bank-bank tersebut meminta pengelola dana FLPP, yakni Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)-Kementerian PUPR untuk melakukan beberapa kebijakan relaksasi merespons situasi pandemi covid-19 sekarang ini.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan via video conference antara PPDPP dan sejumlah bank pelaksana anggota Himbara yaitu BTN, BTN Syariah, BNI, BRI dan Mandiri pada Selasa (28/4) lalu.
"Kami tetap optimistis target akan tercapai. Kami berharap Kementerian PUPR segera menerbitkan ketentuan relaksasi terkait covid 19 agar bank pelaksana dapat menentukan strategi ke depan,” ujar Head of Subsidized Mortgage Lending Division BTN, Mochamad Yut Penta, dalam rilis yang dikirimkan PPDPP, Kamis (30/4).
Ia juga mengusulkan agar indikator penilaian pencapaian target penyaluran FLPP dapat disesuaikan dengan realisasi yang ada di perbankan.
Dalam kesempatan itu, kelima bank tersebut mengusulkan agar PPDPP dapat melakukan penyesuaian jadwal evaluasi terhadap bank pelaksana dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid 19. Di sisi lain, mereka mengaku akan semakin selektif memilih debitur.
"Dengan kondisi pandemi covid 19 ini kami lebih selektif lagi dalam menerima calon debitur FLPP. Kami mengutamakan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dengan penghasilan yang tidak terkena dampak covid 19," kata Pemimpin Kelompok Divisi Penjualan Konsumer BNI, Dewi Julianti.
Dalam menanggapi itu, Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin mengatakan pada triwulan II-2020, PPDPP akan melihat kembali efektivitas kuota dana FLPP yang telah disebar di seluruh bank pelaksana.
"Bank yang memiliki kinerja lebih bagus berhak untuk mendapatkan peralihan kuota dari bank yang kinerjanya kurang bagus. Bulan Juni nanti kami akan melakukan penyesuaian kuota,” ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin.
Pada 2020 PPDPP memiliki target 102.500 unit yang telah disebar kepada 10 bank umum nasional dan 30 BPD. Dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap bank pelaksana, PPDPP melihat dari beberapa aspek, yaitu aspek kinerja realisasi dana FLPP (50%), aspek kinerja operasional bank (25%) dan aspek kinerja keuangan bank (25%).
Berdasarkan realisasi FLPP Rabu (29/4), BTN menyalurkan dana FLPP tertinggi sebanyak 26.154 unit. Disusul BNI sebanyak 4.120 unit, BTN Syariah 2.484 unit, BRI Syariah 1.712 unit, BJB 1.345 unit dan Bank Artha Graha 911 unit.
Saat ini PPDPP per 29 April 2020 pukul 13.54 WIB telah menyalurkan dana FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 42.236 unit senilai Rp4,258 triliun. BTN menjadi bank dengan penyaluran tertinggi yaitu 66% dibandingkan dengan target kuota akhir tahun. Sedangkan jika dilihat dari target perencanaan hingga April 2020, BNI berada pada posisi tertinggi sebesar 109%.
Data Sistem KPR Subsidi (SiKasep) memperlihatkan bahwa data yang sedang dalam proses verifikasi bank sebank 56.461 calon debitur dengan jumlah yang mengakses aplikasi ini sebanyak 169.614 calon debitur dan baru 53.614 calon debitur yang dinyatakan lolos subsidi checking. (RO/X-12)
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
KREDIT perumahan rakyat (KPR) subsidi tumbuh cukup tinggi di tahun ini. Namun, kuota KPR subsidi diprediksi akan segera habis di Agustus nanti.
Bank Muamalat diduga mengalami kerugian besar setara Asabri atau Jiwasraya.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Di sektor perbankan, banyak strategi yang diterapkan untuk meminimalisir dampak tersebut.
Sembako yang disalurkan antara lain, beras, minyak goreng, gula, telur hingga keperluan rumah tangga lainnya
Presiden Joko Widodo menyatakan langkah BTN untuk membangun di IKN sudah tepat karena akan dibutuhkan pembiayaan untuk investasi properti di sana.
REI mendukung skema baru pembiayaan KPR subsidi yang diusulkan Bank BTN. REI menilai potensi menumbuhkan sumber-sumber baru pembiayaan perbankan dapat dilakukan
KPK telah menggeledah sejumlah tempat untuk mendalami kasus ini. Salah satunya yakni Kantor PT Taspen (Persero)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved