Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MANAJEMEN pengelolaan beras yang baik merupakan kunci untuk mengantisipasi krisis pangan di dalam negeri.
Demikian diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas secara virtual terkait Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok, Selasa (28/4).
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta para menteri terkait untuk menghitung secara detil ketersediaan beras di seluruh Tanah Air.
"Tentu dengan memperhitungkan stok yang ada di masyarakat, di penggilingan, di gudang dan di Bulog," ujar Jokowi.
Baca juga: Presiden Akui 11 Provinsi Defisit Beras, 30 Provinsi Defisit Gula
Ia berharap, pada masa puncak panen raya yang jatuh April ini, produksi beras bisa mencapai 5,62 juta ton.
Perum Bulog pun diminta sigap untuk menyerap gabah petani dengan harga yang layak.
"Kita juga harus bersiap menghadapi kemungkinan kemarau panjang di 2020. Walaupun BMKG memprediksi tidak ada cuaca ekstrem tahun ini, kita tetap harus waspadai terutama yang berkaitan dengan ketersediaan beras nasional kita," tandasnya. (A-2)
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
Komisi IV prihatin terkait laporan dugaan mark up oleh Bulog dan Bapanas dalam pengadaan impor beras.
Tan Long Group buka suara terkait dengan keterlibatan dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto membantah isu penggelembungan harga (mark up) beras impor Vietnam.
Stok yang kini ada di sejumlah gudang Bulog mencapai 46 ribu ton. Jumlah ini aman untuk mencukupi kebutuhan warga.
Stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Indramayu sudah mencapai sekitar 40 ribu ton setara beras
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
KETAHANAN nasional harus dilandasi oleh kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan yang tidak boleh bermasalah.
Menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan Kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved