Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan Pemerintah Indonesia untuk melakukan relaksasi di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), khususnya komoditi nikel.
Hal itu ditempuh karena kondisi ekonomi Indonesia yang terdampak karena adanya wabah virus korona (Covid-19). Sehingga perlu mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan ekonomi negara yang terdampak.
“Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah harus mulai berpikir untuk menggenjot sektor pertambangan dengan membuka keran ekspor ore nikel, karena hal ini bisa menghasilkan devisa,” kata Ketua Umum Kadin Sulawesi Utara, La Mandi kepada Media Indonesia, Jumat (27/3).
Kebijakan lainnya yang bisa dilakukan pemerintah yakni melalui peningkatan pengiriman ore. Menurut La Mandi, Pemerintah harus memberikan dukungan, sehingga kebutuhan produksi bisa terlayani dengan baik.
“Dalam situasi seperti ini, harus ada relaksasi di sektor pertambangan, kenapa mesti malu-malu. Apalagi, berdasarkan pemberitaan yang saya baca, APBN kita saat ini mengalami defisit kurang lebih Rp450 triliun,” ujar La Mandi.
Baca juga : Pemerintah Lakukan Quantitative Easing Lewat Recovery Bond
Menurut dia, kebijakan relaksasi di sektor pertambangan tersebut bukan dalam konteks ingin mengambil keuntungan, akan tetapi untuk menyelamatkan devisa dan ekonomi negara.
“Untuk kebijakan ini, negera tidak perlu mengeluarkan anggaran. Pemerintah pusat hanya perlu mengeluarkan kebijakan relaksasi ekspor dengan limit waktu yang terbatas,” tegasnya.
Kebijakan relaksasi tersebut, bisa diterapkan selama enam bulan bahkan setahun, dengan harapan wabah virus ini segera selesai.
“Jika keran eskpor ini dibuka, saya yakin pemerintah Tiongkok pasti membeli,” pungkasnya.
Diketahui, Pandemi global virus korona menimbulkan dampak luas bagi perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling nyata, nilai tukar dollar terhadap rupiah kian tergelincir ke level Rp16 ribu. (OL-7)
Anta Ginting dinilai layak untuk menjadi Ketum Kadin DKI.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid memastikan bahwa pihaknya akan melindungi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari gempuran barang impor ilegal.
Kadin Indonesia merupakan satu-satunya induk organisasi dunia industri dan usaha serta mitra strategis pemerintah yang pembentukannya didasarkan undang-undang.
Ikhwan Primanda mendorong perusahaan-perusahaan rintisan (startup) membantu industri kecil naik kelas menjadi industri menengah dengan penggunaan teknologi
Calon ketua umum kadin bertekad ciptakan pengusaha baru
SEBAGAI upaya melindungi industri dalam negeri dari banjirnya produk impor ilegal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) impor ilegal
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh dan dilakukan riset yang mendalam. Pasalnya, penghiliran komoditas Sumber Daya Alam (SDA)
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan
PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) telah beroperasi selama 56 tahun dan menjadi salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved