Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kuota rumah subsidi yang disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) diperkirakan habis pada April 2020.
Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis,(23/1) mengatakan tahun ini bahkan hanya tersisa 86.000 unit rumah murah dari anggaran subsidi yang ada, sehingga dibutuhkan alternatif penambahan anggaran untuk FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
"Semua sudah sepakat bahwa April itu habis anggaran itu karena hanya tersisa 86.000 unit. Dengan kebutuhan backlogyang ada, selama ini kami bisa penuhi 280.000 unit lebih, bahkan seharusnya bisa 300.000 unit tahun ini,"katanya.
Totok menilai perlu ada alternatif untuk menambah anggaran yang hanya mampu memenuhi pembangunan 86.000 unit rumah subsidi.
Ia mencatat kebutuhan perumahan MBR untuk 2020 mencapai 260.000 unit dengan kebutuhan anggaran Rp29 triliun.
Dana yang sudah dianggarkan di APBN 2020 adalah Rp11 triliun yang ekuivalen dengan 97.700 unit. Namun, nilai tersebut pun telah berkurang Rp2 triliun karena telah digunakan sebelumnya pada 2019.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaya mengatakan jika rumah subsidi habis pada April mendatang, dan mulai pertengahan tahun hingga akhir tahun nanti MBR harus membeli rumah tanpa subsidi, hal itu dinilai akan dapat menimbulkan keresahan.
"Kalau April rumah subsidi berakhir, kemudian Juni sampai akhir tahun harus dibeli tanpa subsidi. Kemudian tahun depan ada lagi subsidi. Ini menimbulkan keresahan, padahal MBR harus dibantu," katanya.(E-1)
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
KREDIT perumahan rakyat (KPR) subsidi tumbuh cukup tinggi di tahun ini. Namun, kuota KPR subsidi diprediksi akan segera habis di Agustus nanti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved