Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PUSAT Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menggandeng 37 bank yang terdiri dari 10 bank nasional dan 27 bank pembangunan daerah (BPD) untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan fasilitas likuditas pembiayaan perumahan (FLPP) di 2020.
Bank-bank nasional yang berperan sebagai penyalur ialah Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), BRI Syariah, BRI Agro, Bank Negara Indonesia (BNI), BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank Artha Graha, dan Bank KEB Hana.
Direktur Utama PPDPP Arif Sabaruddin mengatakan jumlah bank penyalur tahun depan akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun ini. Pada 2019, terdapat 39 bank yang digandeng sebagai penyalur.
"Tetapi, ada tiga bank yang tidak bisa melanjutkan. Kemudian ada tambahan satu bank yang masuk yakni BNI Syariah. Jadi total tahun depan ada 37 penyalur," ujar Arif seusai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasional Penya-luran FLPP di kantornya, Jakarta, kemarin.
Tiga bank yang tidak melanjutkan merupakan BPD yang dianggap memiliki kinerja kurang maksimal dalam menyalurkan FLPP pada tahun ini. Namun, Arif mengatakan hal tersebut tidak sepenuhnya kesalahan perbankan.
"Ini juga masalah wilayah kerja. Ada daerah-daerah yang tidak potensial untuk program rumah subsidi. Otomatis itu memengaruhi kinerja BPD itu sendiri," tuturnya.
Pada 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran penyaluran dana FLPP Rp11 triliun, yang berasal dari APBN sebesar Rp9 triliun dan pengembalian pokok pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya Rp2 triliun.
Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah menargetkan rumah yang bisa dibangun melalui program FLPP mencapai 102.500 unit.
Jumlah tersebut jauh di atas target realisasi tahun ini yang hanya sebanyak 74.000 unit dengan alokasi Rp7,5 triliun.
Tanpa menyebut angka secara spesifik, Arif mengatakan pada tahun depan, BTN tetap memiliki porsi terbesar dalam penyaluran KPR FLPP.
Masih kurang
Saat ditemui di kesempatan terpisah, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Pahala Mansury mengaku masih belum puas dengan anggaran FLPP sebesar Rp11 triliun tersebut. Dia menilai anggaran tersebut masih tidak akan mampu memenuhi besarnya permintaan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun depan.
"Rasa-rasanya tahun depan akan kurang juga. Kita akan bicarakan lagi nanti dengan pemerintah," ujar Pahala, kemarin.
Sementara Bank Mandiri, pada 2020, menargetkan penyaluran KPR FLPP sebesar Rp400,6 miliar atau naik 61% dari penyaluran tahun ini sebesar Rp248,3 miliar.
"Dari limit penyaluran KPR FLPP Mandiri 2019 sebesar Rp248,3 miliar, 87% atau setara dengan Rp215,7 miliar telah disalurkan kepada 1.681 debitur pada periode Januari-November 2019, dengan kualitas yang sangat baik, atau NPL gross di 0,8%. Bisnis KPR menjadi salah satu motor utama pertumbuhan bisnis perusahaan," Direktur Consumer & Retail Transactions Bank Mandiri Hery Gunardi melalui keterang resmi, kemarin. (Van/E-2)
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
KREDIT perumahan rakyat (KPR) subsidi tumbuh cukup tinggi di tahun ini. Namun, kuota KPR subsidi diprediksi akan segera habis di Agustus nanti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved