Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, meragukan kapasitas lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 yang baru saja dilantik pada Kamis, (17/10).
Piter tidak mempersoalkan latarbelakang kelima anggota baru BPK didominasi oleh politisi. Namun ia meragukan kapasitas para pengaudit keuangan tersebut.
"Sebenarnya politikus tidak masalah, asalkan pertama yang bersangkutan benar-benar punya kapasitas sebagai auditor dan punya kemampuan teknis yang berkaitan dengan kegiatan audit. Kedua, yang bersangkutan bisa bertindak netral menanggalkan baju partai," ujar Piter saat dihubungi Media Indonesia.
"Masalahnya yang terpilih, khususnya yang dari partai politik diragukan memenuhi syarat pertama dan kedua tersebut," sambungnya.
Menurut Piter, dengan komposisi lima anggota BPK yang baru, tidak akan ada perubahan kondisi BPK yang signifikan ke depan.
"BPK tidak berubah. Kan kondisinya sama dengan yang lalu," ungkapnya.
Meski begitu, ia mengharapkan agar kelima orang tersebut mampu mengedepankan kepentingan negara dan bangsa. "Kedepankan kepentingan bangsa dan negara. Jadilah negarawan, lepaskan baju partai," tandasnya.
Sebelumnya, lima anggota BPK RI periode 2019-2024 mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung. Pengambilan sumpah tersebut dipandu oleh Ketua MA Hatta Ali.
Kelima anggota terpilih BPK itu ialah Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto dan Pius Lustrilanang. Prosesi acara pengambilan sumpah merujuk Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
Sebagai informasi, empat dari lima anggota BPK yang baru memiliki latar belakang sebagai politikus.
Achsanul Qosasi misalnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX periode 2009-2014. Achsanul kemudian terpilih menjadi anggota BPK periode 2014-2019.
Kemudian Daniel Lumban Tobing, merupakan anggota DPR periode 2014-2019 dari PDIP. Daniel juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat.
Selanjutnya Harry Azhar Aziz, politikus Golkar ini juga merupakan anggota BPK periode 2014-2019. Sebelumnya ia juga anggota DPR dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX.
Terakhir, Pius Lustrilanang, mantan aktivis 1998 ini pernah menjajal sebagai anggota PDIP dan kemudian berpindah labuh ke Gerindra hingga akhirnya mendapatkan kursi di DPR. Pius juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX periode 2009-2014.
Sedangkan satu-satunya nama yang bukan politikus yakni Hendra Susanto. Ia merupakan pejabat karir di BPK. Sebelumya ia menjabat sebagai auditorat I.B di Auditorat Utama Keuangan Negara I, BPK. (OL-09)
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved