Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro meminta kepada lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru saja dilantik untuk menjaga integritas.
"Yang penting jaga integritas, itu juga ada di sumpah jabatan, yang paling penting menjalankan tugas utamanya," ujar Bambang saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (17/10).
Bambang berpendapat, kinerja BPK selama ini terbilang telah mengarah ke arah yang tepat. Hal itu dilihat melalui perbaikan dalam mengaudit keuangan dan memberikan bimbingan saat mengaudit.
"(Tapi) Ini harus lebih masif. Karena kalau kita lihat di level pemda itu masih banyak yang ketinggalan. Jadi bimbingannya harus lebih kenceng," ujar mantan menteri keuangan itu.
Ia tak ambil pusing soal latarbelakang kelima anggota BPK baru itu. Sebab apapun latarbelakangnya, imbuh Bambang, yang utama ialah soal integritas dan mampu memainkan fungsi serta perannya dengan benar.
"Saya tidak melihat asal muasal pimpinan BPK, tapi yang paling penting para anggota BPK itu bisa menjalankan fungsi keuangan dengan lebih baik," tukasnya.
Sebelumnya, lima anggota BPK RI periode 2019-2024 mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung. Pengambilan sumpah tersebut dipandu oleh Ketua MA Hatta Ali.
Kelima anggota terpilih BPK itu ialah Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto dan Pius Lustrilanang. Prosesi acara pengambilan sumpah merujuk Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. (OL-09)
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved