Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERANG dagang antara Tiongkok dan Amerika menjadi perhatian khusus para pengusaha Indonesia, terutama menjelang pemerintahan jilid 2 Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf amin mendatang.
Pengusaha Indonesia mengharapkan Kabinet Jokowi-amin memilih para menteri yang kompeten dan tepat, terutama pada 10 kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta Pusat, Fauzan Fadel Muhammad mengatakan pihaknya siap memberikan masukan atau advokasi agar pemilihan menteri di sektor ekonomi Kabinet Jokowi nantinya berkualitas.
Hal itu ditegaskannya dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) bertema Kabinet Ekonomi Jokowi-Ma'ruf Jilid 2; Harapan Pengusaha yang diselenggarakan DPD HIPPI DKi Jakarta dan HIPPI Jakarta Pusat, Jakarta, kamis (12/9).
"Khususnya terhadap Kabinet Jokowi yang akan datang, kami akan melakukan advokasi penyadaran konstitusional kepada masyarakat dan khususnya Pengusaha anggota HIPPI untuk memperjuangkan amanat konstitusi negara kita. Tugas konstitusi suatu negara dalah menyusun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita ekonomi Indonesia Merdeka," kata Fauzan.
Baca juga : APJI Jakarta Pacu Mutu dan Daya Saing Anggota
Dengan menteri ekonomi yang tepat, lanjut Fauzan, program memciptakan wirausaha muda di Indonesia bisa digiatkan. Saat ini tercatat baru 3% dati total penduduk Indonesia yang menjadi wirausaha.
"Padahal masih banyak sumber daya alam dan peluang usaha yang bisa digali lebih serius agar bis menopang perekonomian Indonesia mulai dari sekarang," terangnya.
Baca juga : Pegadaian Dorong Kreatifitas Anak Muda Melalui Kopi
Ketua umum HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang menerangkan dalam era Industri 4.0 ini tidak berlaku lagi era ketertutupan, pemerintah harus terbuka, terutama dalam hal regulasi dan perizinan bagi pengusaha.
Salah satunya adalah pemilihan menteri di sektor ekonomi pada Kabinet Jokowi nanti harus berasal dari kalangan profesional, bukan dari partai.
“Kita juga harus memiliki rasa nasionalisme tinggi. Bangga dengan produk-produk bangsa sendiri. Jangan sampai kita ekspor produk ke pasaran internasional, tapi bahan-bahannya masih kita impor,” lanjutnya.
Para pengusaha yang tergabung di HIPPI berharap agar dengan adanya acara FGD itu media turut membantu menyiarkan perkembangan perekenomian di Indonesia, terutama di skala mikro, seperti bisnis start up dan UKM. (OL-7)
Rata-rata pengusaha travel disebutkan setuju dengan digitalisasi. Sebab, transaksi digital bisa lebih praktis digunakan, hingga mencegah terjadinya penipuan.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan bertemu dengan para pengusaha setempat pada hari ke-2 berkantor di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong perguruan tinggi untuk bisa mencetak lulusan wirausahawan muda
Calon ketua umum HIPMI jaya diharapkan mampu tingkatkan dunia usaha secara signifikan
Universitas Trilogi kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak teknososiopreneur muda yang berdaya saing global melalui Bootcamp Trilogi Got Business Founder 2024
Calon ketua umum kadin bertekad ciptakan pengusaha baru
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didorong melakukan perombakan jajaran menteri dan kepala lembaga di sisa masa pemerintahan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih sibuk menangani sejumlah kepentingan Indonesia di luar negeri di tengah isu banyaknya menteri yang diisukan mundur dari Kabinet Jokowi
Salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang belakangan ini diisukan mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy telah mengajukan surat pengunduran diri pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
CUTI bagi pejabat negara, termasuk menteri atau pejabat setingkat menteri, saat melakukan kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 perlu diatur ulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved