RCEP Ditargetkan Rampung Tahun Ini

MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita dan mitranya dari 15 negara yang terlibat dalam perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) akan berada di Bangkok, Thailand, pada 5-11 September untuk menyelesaikan kesepakatan kerja sama dagang tersebut.

Enggartiasto mengatakan secara substansi, RCEP diharapkan sudah rampung dan bisa ditandatangani pada November. Menurutnya, semua negara anggota sudah sepakat menyelesaikannya tahun ini.

Menurut dia, selama ini perundingan RCEP terbilang alot karena melibatkan banyak negara. Setiap peserta harus bisa mengambil manfaat dari perjanjian itu, tetapi di sisi lain juga harus memberikan ruang bagi negara-negara lain untuk mengambil keuntungan.

"RCEP harus mengedepankan win-win solution supaya tercipta keadilan bagi seluruh pihak," jelas Enggartiasto di Jakarta, kemarin.

Bagi Indonesia, kata dia, pemerintah jelas menginginkan pakta regional terbesar itu memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, jika ingin menerima manfaat yang besar, Indonesia juga harus bisa memberikan keuntungan bagi negara-negara lain.

"Kalau kita minta zero tariff untuk komoditas unggulan, itu pasti memberi dampak pada ekonomi negara mitra kita. Untuk mengompensasi itu, kita harus memberikan zero tariff juga untuk produk tertentu mereka. Kita semua sama-sama berhitung," jelasnya.

Hal tersebut dilaksanakan Indonesia dengan 15 negara yang tergabung di dalam RCEP. Negara-negara lain pun melakukan hal serupa. Itulah yang membuat kerja sama perdagangan tersebut menjadi sangat kompleks, tapi menjanjikan manfaat yang sangat besar ke depannya.

RCEP merupakan pakta regional terbesar di dunia yang mencakup 47,4% populasi dunia, 32,2% perekonomian global, 29,1% perdagangan global, dan 32,5% arus investasi dunia. RCEP tidak hanya menguntungkan bagi kawasan, tetapi juga bagi dunia internasional.

RCEP akan menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi seluruh anggota. Bagi Indonesia, meningkatkan perdagangan luar negeri ialah harga mati di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.

Ketika banyak negara melakukan pembatasan perdagangan atau menerapkan hambatan baik tarif maupun nontarif, Indonesia harus ber-gerak mencari negara-negara potensial dan menciptakan perjanjian dagang dengan mereka. (Pra/E-3)