Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan 32 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan kepada Komis XI DPR. Nama-nama tersebut dikembalikan untuk diperbaiki mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
"Gak alot ini akan dikembalikan ke komisi. Saya kira komisi akan mengambil keputusan," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Jakarta, hari ini.
Pimpinam DPR menilai bahwa ada kekeliruan dalam proses administrasi. Sehingga mereka meminta komisi XI untuk membahas terlebih dahulu. "Itu merupakan hak komisi untuk melakukan seleksi secara administratif. Tetapi terkait dengan wawasan dan sebagainya itu opsinya dibentuk pansel, tapi ini kan waktunya udah nggak ada tapi mungkin itu ditarik saja ke fit and proper test," jelas Fahri.
Baca juga: Seleksi Pimpinan BPK Dinilai Politis
Berdasarkan pengalaman sebelumnya seperti yang terjadi pada komisi III terkait MK itu dibentuk pansel. Akan tetapi hal tersebut dianggap bisa menjadi celah dimana masyarakat bisa menilai adanya kepentingan politik.
Oleh karena itu, Pimpinan DPR berharap komisi untuk memeriksa kembali masukan terkait rencan fit and proper test. Begitu pula dengan mekanisme fit and proper test teraebut perlu diperbaiki karena ada perbedaan pendapat.
Sementara terkait 32 tersebut menurutnya tidak serta merta ditolak. Semua nama itu dikembalikan kepada komisi untuk dibahas lagi. "Oh nggak, ini dibawa dulu ke komisi, nanti komisi yang akan memutuskan," kata Fahri. (OL-4)
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved