Bulog Bersiap Buang Beras Turun Mutu

PERUM Bulog bersiap untuk mengeluarkan beras yang telah mengalami penurunan mutu dari gudangnya meski pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya ganti rugi kepada Perum Bulog.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disebutkan bahwa CBP harus di-disposal atau dibuang apabila telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.

Namun, aturan tersebut tidak didukung Kementerian Keuangan karena sampai sekarang kajian terkait dengan anggaran ganti rugi atas beras turun mutu tidak kunjung selesai.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengungkapkan, kendati belum ada dukungan berupa anggaran, perseroan tetap harus membuang beras yang telah mengalami kerusakan.

"Kami tidak bisa menahan stok yang sudah tidak bisa disalurkan karena sangat berisiko mencemari lingkungan gudang," ujar Tri kepada Media Indonesia, kemarin.

Namun, untuk mengeliminasi beras yang rusak, dibutuhkan proses yang cukup panjang. "Sesuai dengan regulasi yang ada, bila ada stok CBP yang berpotensi turun mutu, kami lakukan sortasi atau pemilihan," tuturnya.

Dari hasil sortasi itu, lanjutnya, akan didapat dua macam beras, yang pertama beras yang masih bisa direproses dan yang kedua beras yang sudah tidak bisa direproses atau harus dimusnahkan.

Saat ini, ia mengatakan ada sekitar 50 ribu ton beras di gudang Bulog yang sudah sangat berpotensi turun mutu.

"Beras CBP yang sudah tidak bisa dikonsumsi untuk pangan dan pakan akan kami usulkan ke Menteri Pertanian untuk kemudian dibahas dalam rakortas. Untuk melakukan disposal kami tetap harus melalui rakortas. Masalah penggantian nanti akan dibahas lebih lanjut," tandasnya.

Pengamat pertanian Dwi Andreas Santosa berpendapat beras yang disimpan dalam jangka waktu empat bulan masih memiliki kualitas yang baik. Namun, kualitas beras tersebut pun sangat bergantung pada kadar air dan sistem pengepakan yang dilakukan.

Menurutnya, Bulog pun sudah mempertimbangkan untung rugi sebelum memutuskan berbagai kegiatan baik menyimpan maupun mengeluarkan stok.

"Bulog pasti sudah mempertimbangkan karena mereka dituntut untuk untung," ujar Dwi.

Penumpukan beras di Bulog yang mengakibatkan penurunan mutu itu perlu mendapat perhatian serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi, dikhawatirkan akan terjadi kerugian akibat terjadi Bulog harus membuang berasa yang turun mutu itu.

"Bulog menerima anggaran dari APBN. Oleh karena itu, Bulog harus menjalani audit, baik audit kinerja maupun keuangan," kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan.

Dari hasil audit bisa ditindaklanjuti akan seperti apa solusi ke depan. (E-1)