Pasar Modal Bisa Jadi Solusi Lunasi Utang Negara

PASAR modal dapat disinergikan untuk meringankan beban utang luar negeri pemerintah dan swasta. Solusi melunasi utang negara dan swasta dengan menggunakan struktur pasar modal itu diyakini bisa mempersingkat waktu penyelesaian utang.

Hal itu dikatakan Senior Stock Trader & Block Investors, Vier Abdul Jamal, di Jakarta, Minggu (7/7). "Bahkan, ke depan bisa menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah atau swasta," ujarnya.

Menurut data per akhir April 2019, utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$189,7 miliar, serta utang swasta, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), sebesar US$199,6 miliar.

Jamal menjelaskan kekuatan pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki transaksi harian berkisar Rp8 triliun-Rp10 triliun dikontribusi sangat besar oleh sejumlah BUMN yang sudah bercokol sejak lama. Sebut saja PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Perseo) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Keempatnya masuk dalam 10 emiten dengan kapitalisasi terbesar pada 2017. Kapitalisasi emiten BUMN terus merangkak naik dari tahun ke tahun. Pada 2014 masih sebesar Rp1.339 triliun, melonjak menjadi Rp 1.839 triliun per 29 Desember 2017.

Ia melanjutkan, bila BUMN-BUMN itu melakukan aksi korporasi dalam penerbitan saham baru right issue dengan leverage 10 kali dan rasio 1:99, puluhan bahkan ratusan triliun lembar saham dapat dicetak dari proses ini. Dengan asumsi setiap BUMN menerbitkan 250 triliun saham baru, maka dengan empat BUMN itu saja sudah bisa menerbitkan 1.000 triliun saham.

"Lalu, jika harga per lembar sahamnya naik menjadi dua kali lipat, maka dapat dipastikan mencetak 2.000 triliun,” papar Jamal.

Hasil aksi korporasi yang menghasilkan 2.000 triliun saham baru tersebut, tambahnya, dapat dicairkan dengan menjualnya ke pasar untuk diserap investor ritel maupun institusi, negara dapat mengantongi minimal uang tunai Rp2.000 triliun.

Struktur lainnya, jelas Jamal, saham baru hasil right issue tersebut dijadikan asset back securities dengan menerbitkan obligasi pemerintah (national bond) yang dapat dijual murah, misalnya Rp50.000/unit.

"Dengan tenor waktu tertentu, saat jatuh tempo pembeli obligasi itu bisa memilih menebus bond tersebut kembali dengan uang tunai plus return yang telah dijanjikan di awal atau dikonversi ke saham–saham BUMN yang tercatat di BEI,” tukasnya.

Jurus menyinergikan BUMN yang melantai di bursa dengan konsep di atas, sesungguhnya merupakan upaya pengembangan National Federal Reserve yang nantinya memiliki cadangan uang banyak untuk membangun negara sekaligus melunasi utang–utang Indonesia.

Lewat konsep National Development Bond itu, seluruh warga negara dapat ikut berpartisipasi membangun negaranya. Termasuk melibatkan aparatur sipil negara (ASN), polisi, dan TNI.

"Misalnya dengan memotong Rp50 ribu gaji ASN, anggota TNI, dan anggota Polri untuk membeli National Development Bond dan mendapatkan imbal hasil ke depannya dari negara, rasa–rasanya tidak ada abdi negara yang tidak mau membantu negaranya,” kata Jamal. (*/X-12)