Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan mengevaluasi perbankan penyalur kredit rumah subsidi yang memiliki kinerja lamban.
Hal tersebut dilakukan seiring semakin menipisnya kuota rumah subsidi yang berada di bawah penanganan Bank Tabungan Negara (BTN).
"Sekarang kuota di BTN memang hampir habis. Tapi sebenarnya di bank-bank lain masih cukup banyak. Maka itu akan kita evaluasi mereka yang lambat ini," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Rabu (19/6).
BTN mendapat kuota penyaluran rumah subsidi sebanyak 127.104 unit yang terdiri dari 28.744 unit melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan 98.360 unit melalui selisih suku bunga (SSB).
Dengan jumlah tersebut, BTN menjadi bank penyalur terbesar dengan porsi 75% dari total kuota anggaran pemerintah yang mencapai 168.000 unit.
Baca juga: Realisasi Rumah Subsidi hingga Mei 2019 Capai 400.500 Unit
Hingga saat ini, perseroan telah menyalurkan seluruh unit yang melalui skema FLPP. Adapun, untuk skema SSB masih tersisa sekitar 30 ribu unit.
Ia tidak menutup kemungkinan sisa-sisa kuota di perbankan yang lambat menyalurkan akan dilimpahkan ke bank yang lebih efektif seperti BTN agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa segera mendapatkan hunian dengan cepat dan mudah.
"Kita akan lihat nanti bagaimana hasil evaluasinya. Bagaimanapun, ini harus segera dimanfaatkan daripada kosong, tidak tersalur," jelas Khalawi.
Terkait penambahan kuota subsidi, ia mengatakan itu tidak dipertimbangkan sebagai solusi utama.
Hingga saat ini pun belum ada pembicaraan dengan kementerian terkait yakni Kementerian Keuangan terkait penambahan kuota rumah bersubsidi. (OL-2)
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
KREDIT perumahan rakyat (KPR) subsidi tumbuh cukup tinggi di tahun ini. Namun, kuota KPR subsidi diprediksi akan segera habis di Agustus nanti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved