Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Notaris juga diminta untuk berpartisipasi aktif dalam Making Indonesia 4.0, yakni birokrasi digital yang dilakukan seluruh kementerian/lembaga.
Dari 44 perusahaan yang diperiksa, ada perusahaan asing.
Jika musim depan tidak termasuk dalam proyek utama tim dalam bersaing merengkuh trofi, ia mengatakan kemungkinan mengetuk pintu untuk mencari klub lain.
UU KPK lama dinilai bukan kitab suci yang mutlak kebenarannya dan tidak bisa direvisi
Nasdem meminta DLH tegas terhadap evaluasi izin-izin lingkungan industri baik skala rumahan maupun skala besar.
Pasalnya keputusan itu memberi dampak negatif bagi petan dan buruh pabrik tembakau.
Untuk bertahan di tengah prediksi perlambatan ekonomi, Jhonny mengungkapkan pihak pengusaha akan terus melakukan serangkaian upaya, seperti dengan melebarkan peluang usaha.
Shita menyoroti sejumlah paket kebijakan ekonomi yang sudah digelontotkan pemerintah, tetapi sulit dieksekusi
Peningkatan investasi riil di Kalimantan Timur diperkirakan bakal sebesar 47,7%.
“Gubernur punya perangkat ke bawah, bupati, wali kota, Pangdam juga punya, Polda juga punya. Kita memiliki semuanya. Tapi perangkat ini tidak berjalan baik,” kata Jokowi.
Mereka merupakan pengurus DPC Gerindra Tasikmalaya, yakni Iskandar Hamid, Yayan Hendrayana, dan Obby Nugraha, Anggota FPI bernama Hendrik Syamrosa, dan Surya Gemara Cibro
Padahal, kedua negara tersebut sudah mengajukan protes atas kabut asap yang menyelimuti wilayah mereka
Titik panas paling banyak di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur
Demonstran pro-demokrasi dipimpin oleh kaum muda, sedangkan kelompok yang lebih tua tampak lebih condong mendukung pemerintah Tiongkok.
Pasal ini banyak dikritik pegiat demokrasi karena dinilai membonsai demokrasi
Indonesia dan India terus berupaya mempererat tali kerja sama perdagangan guna mendapatkan manfaat yang besar di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII), sedikitnya ada 18 kasus lama dan relatif besar yang belum dituntaskan komisi antirasywah.
Menurut koalisi, meski semangat pembentukan undang-undang tersebut ingin mengubah peninggalan pemerintah kolonial dulu, sejumlah pasal justru bertentangan dengan spirit tersebut
Hingga saat ini, terdapat 95 kasus masih dalam proses penyidikan. Kemudian ada 41 kasus yang sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Tadi saya juga diskusi sebentar sebetulnya dewan pengawas itu kan dimaksudkan agar dalam bekerja KPK lebih proper. Diawasi," ungkap Alex
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved