Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Damkar Jakut masih melakukan pendinginan di beberapa titik di lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Selama sepekan, terdapat pencatatan perdana 3 saham, 2 waran, dan 2 obligasi di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Erick menyampaikan pertemuan dengan Bonek bagian dari safari aspirasi yang akan didiskusikan dalam momen Jambore suporter yang akan dijadwalkan PSSI nanti.
Bantuan Pertamina yang diberikan saat ini berupa air minum 60 box, makanan siap saji 200 paket, makanan ringan 1000, ratusan kasur, selimut, dan masker.
Pemprov DKI sudah menyiapkan fasilitas kesehatan (faskes) bagi warga yang terdampak kebakaran dan menanggung biaya pengobatan bagi warga terdampak.
tahapan menuju Pemilu 2024 tidak terganggu setelah PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata Partai Prima yang berdampak pada penundaan pemilu ke 2025.
TIM U-20 Indonesia wajib meraih kemenangan atas Suriah untuk membuka peluang lolos ke fase grup Piala Asia U-20 2023 di Uzbekistan.
Alasan Pemprov DKI Jakarta melakukan pengadaan mobil dinas baru untuk Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Stafsus BUMN Arya Sinulingga mengeklaim rangkap jabatan komisaris perusahaan negara yang diisi oleh ASN dari kementerian atau lembaga tidak menyalahi aturan.
Flu burung belum termasuk kategori kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.
Pelaku pelecehan seksual diblokir dengan integrasi antara sistem pengenalan wajah melalui CCTV atau 'face recognition' dan pemblokiran tiket melalui 'account based ticketing'.
Netfid Indonesia menyatakan upaya penolakan terhadap semua upaya penundaan pemilu. Putusan PN Jakpus dinilai mengganggu proses dan tahapan Pemilu 2024.
Sekitar 40 persen orang di Jakarta itu buncit atau obesitas sentral dan itu lebih berbahaya karena kaitanya dengan hipertensi, diabetes dan seterusnya.
Kebijakan tersebut hanya mempersiapkan siswa-siswi dari sekolah unggulan tertentu di Kupang, NTT, untuk masuk perguruan tinggi ternama atau sekolah kedinasan di Indonesia.
"Saya kira, putusan PN Jakarta Pusat ini berlebihan. Bahkan melebihi kewenangan pengadilan,"
Ilham Saputra menyatakan bahwa Pengadilan Negeri (PN) tak punya kewenangan untuk menunda pemilu.
PENGADILAN Negeri Jakarta Pusat dinilai mengkhianati konstitusi negara dengan mengabulkan gugatan Partai Prima dan menghukum KPU untuk mengulang tahapan penyelenggaraan pemilu.
"UMKM harus menjadi prioritas utama karena negara bisa maju karena UMKM yang berkembang," kata Mendag.
PN Jakarta Pusat menghukum KPU selaku tergugat untuk melaksanakan tahapan pemilu ulang selama kurang lebih dua tahun lebih atau ditunda ditunda ke 2025.
"Itu kewenangan presiden. Saya belum monitor (Menpora tidak hadir)," ujar Airlangga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved