Berita Terbaru Wamendagri Bima Arya Sugiarto Hari Ini

Bima Arya Sebut 30 Tahun Otonomi, Kemandirian Fiskal Masih Jadi PR Utama Pemerintah Daerah

Ia menilai, ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat masih tinggi.

Genjot Ekonomi, Kemendagri: Realisasi APBD 2025 Harus di atas 70% di Triwulan III

Pada triwulan ketiga tahun ini, realisasi belanja daerah semestinya sudah mencapai minimal 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75 persen untuk belanja pegawai.

Bendera One Piece bentuk Ekspresi, Merah Putih di Atas Segalanya

Wamendagri menilai pengibaran bendera One Piece tersebut adalah ruang berekspresi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi.

Pemerintah Masih Kaji dan Dalami Pilkada Lewat DPRD

Bima Arya menilai usulan pemilihan kepala daerah oleh lembaga legislatif dapat membuat pemerintahan menjadi lebih efisien dan lebih efektif untuk koordinasi.

Aksi Pengibaran Bendera One Piece, Wamendagri: Masukan untuk Pemerintah

Pengibaran bendera One Piece mungkin saja merupakan bentuk kritikan terhadap kondisi negara, namun ia mengingatkan agar penyampaian kritikan juga jelas.

Wamendagri: RUU Pemilu Jangan Didominasi Kepentingan Partisan

Semua pihak harus berhati-hati dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.135 tahun 2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Kemendagri Siap Perbaiki Keputusan soal Empat Pulau Sengketa

Kemendagri telah menggelar rapat dengan berbagai pihak untuk mendengar pandangan dari berbagai pihak soal kepemilikan empat pulau tersebut.

Uji Coba E-voting Pilkades Disiapkan, Jika Sukses akan Didorong ke Pemilu Nasional

Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah saat ini sedang menyiapkan uji coba penerapan e-voting pada pemilihan kepala desa.

Wamendagri: Pemerintah akan Susun RUU Pemilu dan Pilkada dengan Metode Kodifikasi

WAKIL Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto meminta kepada publik agar menghentikan perdebatan mengenai pro dan kontra terkait metode penyusunan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

Pemerintah Masih Bimbang Antara Omnibus Law atau Kodifikasi

Wamendagri menilai saat ini masih ada perdebatan mengenai metode yang akan digunakan untuk perubahan UU tersebut, antara metode omnibus law atau kodifikasi.

Tidak lagi di Magelang, Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN

Retret gelombang dua di IPDN Jatinangor tersebut akan diikuti oleh bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota yang sudah dilantik Kemendagri.

Revisi UU Pemilu Mesti Junjung Otonomi Daerah

Otonomi daerah tak mungkin berjalan optimal tanpa penguatan kapasitas di daerah dan penerapan prinsip meritokrasi.

Jangan ada PSU di atas PSU, Wamendagri: Biayanya Besar

Dalam catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 24 penyelenggaraan PSU di seluruh Indonesia dengan total biaya sekitar Rp700 miliar.

ASN Mudik Pakai Mobil Dinas Berpotensi Merugikan Negara

Cara tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan membuat negara mengalami kerugian.

Wamendagri Sebut Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Segera Digelar

WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut retret kepala daerah gelombang kedua segera digelar setelah Lebaran.

Wamendagri: ASN Harus Disiplin Kerja Usai Libur Lebaran

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus disiplin kerja usai liburan Idulfitri 1446 Hijriah. 

Wamendagri Targetkan Dewan Aglomerasi Dibentuk Tahun Ini

Wamendagri) Bima Arya menargetkan Dewan Aglomerasi akan terbentuk pada tahun ini. Bima menyatakan saat ini Kementerian Dalam Negeri masih mematangkan konsep Dewan Aglomerasi

Bima Arya Ungkap Bahas Politik dan Kebijakan Saat Open House di Rumah Dinas Muzani

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menghadiri acara open house yang diselenggarakan Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya.

Wamendagri: Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Digelar Skala Kecil

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan bakal ada retret kepala daerah gelombang kedua. Namun, skalanya lebih kecil dari retret sebelumnya.

Pemda Sekitar Harus Bantu Percepat Pemulihan Dampak Banjir Bekasi

Pemda sekitar diminta agar membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi guna mempercepat pemulihan dampak banjir.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia