Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Wandy menegaskan setelah UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan, pembangunan IKN merupakan amanat yang harus dijalankan baik era pemerintahan presiden Jokowi maupun selanjutnya
Film memiliki aspek budaya, pariwisata, ekonomi kreatif dan perdagangan.
Transparansi atas perjanjian FIR 2022 perlu dilakukan untuk memastikan apa yang diklaim pemerintah bahwa pengelolaan FIR telah diambil alih oleh Indonesia dari Singapura berdasar.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, perlindungan terhadap ART Indonesia di luar negeri dapat diupayakan lebih baik lagi dengan segera merealisasikan hadirnya UU PPRT
Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan bentuk rekognisi (pengakuan) negara atas lembaga pendidikan pesantren.
UU Telekomunikasi No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan turunannya sudah tidak lagi cukup mengakomodasikan perkembangan teknologi dan layanan.
Puan menegaskan, DPR RI concern terhadap penataan sistem hukum Indonesia.
Junimart berterima kasih atas partisipasi pemerintah hingga DPD RI dalam pembentukan RUU tentang provinsi menjadi UU.
Mulyanto, menyebut revisi UU PPP merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
Menurut LPSK, pada kasus tindak pidana kekerasan seksual, banyak terjadi kriminalisasi terhadap korban, yang akhirnya menghambat proses memperjuangkan hak.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembentukan regulasi turunan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Abdullah Hehamahua beserta 11 orang lainnya menggugat atau mengajukan pengujian formil Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Setneg menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan jawaban terkait UU IKN, jika Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan gugatan tersebut.
Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkapkan, sebelum diserahkan kepada pemerintah, UU tersebut sudah lengkap dengan isi 11 bab dan 44 pasal.
Menurut Aminurokhman, selain membuktikan lemahnya ketaatan pemerinah terhadap aturan yang ada aturan yang dilanggar tersebut akan menimbulkan kontroversi dan kegaduhan.
Pada Pasal 8 UU IKN bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara ialah Otorita IKN Nusantara yang beroperasi paling lambat akhir 2022.
Istilah-istilah jabatan perangkat desa tidak dikenal karena masih kurang sosialisasi, bukan berarti melanggar konstitusi.
Pemohon menilai Pasal 26 UU Perbankan Syariah memaksa MUI maupun BI dan OJK untuk mengatur ketentuan yang menjadi ranah undang-undang.
Yasonna mengungkapkan revisi beleid itu akan mengatasi sumber masalah kelebihan beban lapas yang terjadi selama ini. Ia menilai beban lapas saat ini sudah sangat berat.
Dengan disatukan litbang-litbang tersbut, maka BRIN harus diberdayakan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved