Berita Terbaru Tito Karnavian Hari Ini

Ini Isi Dokumen yang Menjadi Dasar Penetapan 4 Pulau Masuk Wilayah Aceh

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap keberadaan dokumen penting yang menjadi dasar penetapan 4 pulau masuk wilayah Aceh

Ini Alasan Mendagri Putuskan 4 Pulau Sengketa Jadi Milik Aceh

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah memutuskan status kepemilikan empat pulau yang berpolemik jadi wilayah administrasi Aceh.

Polemik 4 Pulau Aceh: Gubernur Aceh dan Sumut Temui Mendagri di Istana

Mensesneg dan Mendagri melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Selasa (17/6).

Pengamat: Prabowo Ambil Alih Sengketa Empat Pulau Jadi Catatan Buruk bagi Mendagri

Langkah Presiden Prabowo Subianto mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) akan menjadi catatan buruk bagi Mendagri Tito Karnavian

Legislator Asal Aceh Minta Prabowo Sanksi Tito Terkait Polemik Empat Pulau Aceh dan Sumut

PRESIDEN Prabowo Subianto diminta menjatuhkan sanksi kepada anak buahnya, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, akibat polemik kepemilikan empat pulau Aceh dan Sumut

Ini Kronologi Sengketa 4 Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara

Kemendagri menjelaskan kronologi kepemilikan empat pulau yang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Kota Denpasar Raih Penghargaan Nasional Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

Penghargaan ini berkat kolaborasi yang baik dari seluruh pihak di Pemkot Denpasar ditambah dukungan dari masyarakat Kota Denpasar.

Mendagri: Non-State Actors Berperan Signifikan dalam Lanskap Keamanan Global

MENTERI Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan pidato kunci dalam forum internasional bertema keamanan global yang diselenggarakan di Doha, Qatar.

Akademisi Diharapkan Bantu Evaluasi Sistem Pilkada

Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi.

Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas demi Perkuat Pengawasan

Tito menegaskan bahwa revisi UU Ormas dibutuhkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap ormas

Rakornas Dukcapil 2025, Dirjen Teguh Ungkap Isu Nasional-Global Terkait Data Kependudukan Digital

Kegiatan tahunan yang diikuti jajaran Dukcapil seluruh Indonesia ini dilandasi pada beberapa urgensi diantaranya upaya mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045

Kemendagri Persiapkan Konsep Retret Jilid II

Tito memastikan kepala daerah yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bakal diikut sertakan dalam retret gelombang kedua.

Daerah Harus Lebih Aktif Amankan Mudik

Tito usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2025 di Surabaya, Kamis (20/3) menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lain.

Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Gelombang Kedua tidak Digelar Bersamaan

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pelantikan kepala daerah gelombang kedua tidak digelar serentak di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

13 M Habis untuk Retret, Tito: Demi Amankan 1.300 T

Tito menegaskan, untuk mengamankan APBD sebesar Rp 1.300 triliun adalah tugas Kemendagri.

Prabowo Panggil Budi Arie hingga Tito ke Istana, Bahas Koperasi Desa Merah Putih

Agenda ini diungkapkan oleh Menteri Koperasi Budi Arie. Budi menyebut bahwa koperasi desa merah putih sebagai upaya mengentaskan kemiskinan esktrem.

481 Kepala Daerah Dilantik Prabowo di Istana Negara

Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Prabowo Pilih Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari di Jakarta, bukan di IKN

Presiden Prabowo Subianto memilih pelantikan pada 20 Februari 2025 di Jakarta, bukan di IKN Nusantara

Pangkas Anggaran termasuk Pengadaan ATK, Kemendagri Hemat 4,7 T

Beberapa item yang dipangkas pengadaannya yaitu alat tulis kantor (ATK) sebesar 90%. Kemudian, seremonial dipotong 56%, rapat dan seminar 45%.

DPR Panggil Pemerintah Bahas Pengunduran Waktu Pelantikan Kepala Daerah

Rencana pengunduran pelantikan kepala daerah pada 18-20 Februari 2025 itu menyalahi aturan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia