Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
"Usulan RUU prioritas 2020 harus mempertimbangkan pendekatan omnibus law untuk merevisi beberapa undang-undang yang menghambat investasi," ucap Yasonna
RUU yang pada periode sebelumnya sudah masuk tahap pembicaraan tingkat satu terutama carry over periode sebelumnya.
Dia mengatakan sebanyak 55 RUU tersebut berasal dari 30 RUU usulan DPR, 15 RUU dari pemerintah, dan 10 RUU dari DPD.
Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan 39 Rancangan Undang-undang (RUU) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.
Selain itu, dia juga menilai bahwa dalam penyusunan RUU, sejumlah lembaga maupun kementerian masih dipengaruhi kepentingan ego sektoral.
Kemenkominfo telah melakukan beberapa penyesuaian akhir, dan menurut rencana RUU PDP diajukan pada Desember tahun ini.
Penyederhanaan jumlah RUU harus diimbangi dengan analisis kebutuhan zaman agar RUU yang lahir tidak berakhir di Mahkamah Konstitusi.
Dari pemerintah bisa 5 sampai 6, inisiatif pribadi anggota dan fraksi serta Baleg sendiri ya sekitar 5 sampai 6.
Salah satu rekomendasi agar DPR bisa berkinerja baik dalam menghasilkan RUU adalah dengan menyederhanakan target.
Sejauh ini belum ada kepastian apakah program legislasi nasional mengutamakan undang-undang yang carry over atau kumulatif terbuka.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved