Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM setahun dapat menyelesaikan berapa undang-undang?
Kalau secara normatif kita mencoba mendistribusikan itu setiap komisi memiliki usulan sekitar dua per komisi. Artinya, 2x11 itu ada sekitar 22. Dari pemerintah bisa 5 sampai 6, inisiatif pribadi anggota dan fraksi serta Baleg sendiri ya sekitar 5 sampai 6. Jadi sekitar 30-35 itu yang sifatnya reguler tahunan.
Bagaimana target jangka panjang untuk prolegnas 5 tahun?
Kalau yang long list boleh dimasukkan teman-teman, tapi yang menjadi prioritas. Apalagi ini kan sekarang yang jujur dari pemerintah sendiri ketika kami undang Pak Yasonna (Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly) kemari, ke Baleg, itu mengatakan mencoba tidak akan banyak-banyak. Omnibus law itu kan ingin ya sekitar dua judul saja mungkin ya, dua sampai tiga judul lah.
Apa alasan Baleg mengurangi target pembahasan RUU di prolegnas?
Yang perlu kita geser ialah perspektif yang sifatnya kejar setoran, peraturan perundang-undangan yang paling penting kan harmonis. Tujuan kita bernegara berbangsa itu bagaimana kepastian hukum, bagaimana keamanan, bagaimana keadilan dan kese-jahteraan itu terpenuhi. Masalah jumlah peraturan perundang-undangan kemudian bisa mengikuti proses itu. Baleg yang sekarang tidak ingin terjebak dalam perspektif yang sifatnya benar-benar mengutamakan kuantitas.
Apakah pemangkasan target untuk mengakomodasi omnibus law yang disuarakan pemerintah tersebut?
Baleg prinsipnya mendukung political will dari Presiden secara full karena ini berangkat dari kebutuhan kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan UMKM yang lebih maju dan kemudian iklim investasi kita benar-benar kondusif. Nah, bagaimana pro-sesnya, ya kita menunggu karena inisiatif dari pemerintah, tapi Baleg bersiap-siap untuk kemudian bisa senapas, seiring, dan sejalan dengan usul pemerintah.
Apakah target setahun 30-33 undang-undang itu pasti tercapai?
Sekitar jumlah seperti itu saya pikir cukup lah ya untuk DPR bisa mengerjakannya. Tapi kami benar-benar lagi belanja ini kan lagi mengedarkan ke komisi-komisi dan ke pemerintah, tapi belum ada yang masuk. Dari beberapa hal termasuk di Baleg sendiri kami masih berdiskusi sangat intensif dari Baleg sendiri mana lima undang-undang mungkin sekiranya yang akan kami bahas secara intensif yang benar-benar mendesak sifatnya untuk kami dahulukan.
Bagaimana dengan undang-undang yang ditunda pengesahannya?
Carry over kan belum pernah kita lakukan, tapi kami akan mencoba apakah mungkin untuk melakukan carry over sama seperti RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan, kalau bisa di-carry over, kita carry over. Tapi tidak semuanya kami akan pilih satu atau dua karena itu kalau dilakukan juga melemahkan fungsi Baleg itu sendiri. (Uta/P-2)
Disebutkan revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kementerian sudah disetujui oleh Paripurna sebagai usulan DPR.
BADAN Legislasi (Baleg DPR RI) menepis anggapan pembahasan kilat empat revisi undang-undang (UU) untuk kepentingan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas membantah adanya revisi Undang-undang (RUU Kepolisian) jadi jembatan perpanjangan masa pensiun Kapolri.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan presiden punya kewenangan untuk menunjuk prajurit aktif TNI menempati jabatan sipil.
pembahasan revisi UU TNI yang berkembang di Baleg lebih banyak soal usia pensiun.
Keempat revisi UU yang diusulkan Baleg itu sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR.
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Revisi UU MD3 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dinilai sulit bergulir.
REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024.
KETUA Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto menampik tudingan bahwa partainya ingin merebut kursi ketua DPR RI lewat revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku akan mengecek terlebih dahulu perihal rencana revisi UU MD3. Ia menilai revisi tersebut dalam rangka meningkatkan kerja di parlemen.
Sejatinya revisi UU Peradilan Militer belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved