Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
APAKAH tepat langkah DPR memangkas target legislasi?
Rencana DPR mengurangi target legislasi sudah bagus sebagai respons atas munculnya tuntutan terhadap kinerja DPR yang dianggap buruk selama ini. Salah satu rekomendasi agar DPR bisa berkinerja baik dalam menghasilkan RUU adalah dengan menyederhanakan target.
Apa yang diharapkan dari pengurangan itu?
Pengurangan target legislasi juga harus dilakukan untuk menjamin kualitas legislasi. Dengan target yang realistis, DPR diharapkan bisa lebih membuka ruang bagi partisipasi masyarakat sehingga RUU yang dihasilkan sungguh mencerminkan kepentingan masyarakat sebagai jaminan atas kualitas produk yang dihasilkan.
Bisakah menjawab kritik masyarakat atas kinerja DPR?
Tentu saja langkah mengurangi target tidak serta-merta bisa menjawab kritik atas kinerja buruk DPR selama ini. Apalagi jika pengurangan target nantinya tidak terbukti bisa menggenjot hasil maksimal jika DPR masih saja tetap kesulitan memenuhi target yang sudah disepakati.
Bukankah masih banyak peraturan yang perlu diundangkan?
Memang masih banyak peraturan yang perlu dibuat DPR. Untuk itu DPR perlu membuat daftar prioritas kebutuhan legislasi. Ini yang tampaknya selalu gagal dilakukan DPR selama ini. Mereka cenderung asal bikin target karena dorongan kepentingan semata. Karenanya, mereka bekerja atas nama kepentingan itu sehingga selalu sulit untuk menuntaskan proses pembahasan dengan cepat.
Bagaimana agar dapat menggenjot kinerja?
Pengurangan jumlah target tidak bisa serta-merta mampu menggenjot kinerja DPR jika tidak dibarengi dengan membuat pe-rencanaan yang terfokus dan terarah. Fokus dan arah politik legislasi mengacu pada visi dan misi pemerintah, kebutuhan prioritas masyarakat, rencana pembangunan jangka menengah, dan lain-lain. Lalu mesti juga dipertimbangkan soal komitmen DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan RUU (rancangan undang-undang). Jangan sampai pembahasan tersendat hanya karena faktor kepentingan politik parpol dan pemerintah.
Dengan target yang lebih rendah, apa masih juga akan tersendat?
Jika melihat DPR saat ini yang didominasi petahana, kebiasaan lama mereka yang malas dalam mengejar target berpeluang terjadi kembali. Belum lagi semangat parpol yang tampaknya lebih fokus pada kepentingan politik menjemput Pemilu 2024. Ini tentu saja akan mengancam konsentrasi DPR menghasilkan RUU secara maksimal. Latar belakang anggota DPR yang secara pendidikan sudah cukup baik tidak bisa begitu saja memberikan kontribusi di tengah kuatnya cengkeraman parpol. (Iam/P-2)
Disebutkan revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kementerian sudah disetujui oleh Paripurna sebagai usulan DPR.
BADAN Legislasi (Baleg DPR RI) menepis anggapan pembahasan kilat empat revisi undang-undang (UU) untuk kepentingan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas membantah adanya revisi Undang-undang (RUU Kepolisian) jadi jembatan perpanjangan masa pensiun Kapolri.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan presiden punya kewenangan untuk menunjuk prajurit aktif TNI menempati jabatan sipil.
pembahasan revisi UU TNI yang berkembang di Baleg lebih banyak soal usia pensiun.
Keempat revisi UU yang diusulkan Baleg itu sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR.
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Revisi UU MD3 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dinilai sulit bergulir.
REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024.
KETUA Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto menampik tudingan bahwa partainya ingin merebut kursi ketua DPR RI lewat revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku akan mengecek terlebih dahulu perihal rencana revisi UU MD3. Ia menilai revisi tersebut dalam rangka meningkatkan kerja di parlemen.
Sejatinya revisi UU Peradilan Militer belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved