Berita Terbaru Perludem Hari Ini

Perludem Sebut Pemungutan Suara Ulang Lebih Banyak Disebabkan Kesalahan Teknis di Lapangan

DIREKTUR Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati mengatakan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang diperintahkan oleh Bawaslu lebih banyak disebabkan kesalahan teknis.

Perludem: Menutup Sirekap bukan Solusi Atasi Kekacauan Pemilu

Menutup Sirekap bukan solusi tepat untuk meredam kekisruhan yang ada akibat ketidaksinkronan data suara di pemilu 2024. Seharusnya KPU meningkatkan kinerja dan akurasi Sirekap.

Perludem Pertanyakan Angka Sirekap yang Tidak Sinkron: Disengaja atau Tidak?

Peneliti Kahfi Adlan Hafiz mempertanyakan mengapa ada banyak temuan angka sirekap yang tidak sinkron dengan form C1.

Jokowi Selalu Bermain-main di Wilayah Ketidaknetralan Presiden

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke hotel tempat berkumpul di peserta kampanye 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka usai kampanye akbar di Stadion GBK.

WNI di Kuala Lumpur Nyoblos Besok, TPS Terpusat di World Trade Center

WARGA negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur dijadwalkan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 pada Minggu (11/2) besok. Pemungutan suara dipusatkan di Gedung World Trade Centre (WTC)

Sesat Pikir Pilpres Satu Putaran Bebani Negara

NARASI Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2024 satu putaran lebih baik untuk menghemat anggaran negara terus disuarakan oleh elite politik dan pemengaruh jelang hari pemungutan suara.

Jangan Rusak Demokrasi untuk Kepentingan Politik Pragmatis

DOSEN Hukum Kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan suara moral dari civitas academica terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi jangan dicurigai

Kampanye Presiden di Luar Cuti Masuk Tindak Pidana

Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memungkinkan presiden melakukan kampanye, tetapi ada syarat yang harus dipatuhi.

Kawal Pemilu supaya tidak Jadi Alat Pelanggengan Kekuasaan

Perludem menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jangan sampai pesta demokrasi menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan.

Perludem: Overdosis Gimik Membuat Pemilih Berpaling

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menekankan kepada para pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tengah berkontestasi di Pilpres 2024 untuk menghindari gimik berlebiha

Pemilu Jurdil tidak Bisa Hanya Sebatas Diskusi

Transisi kepemimpinan 2024 harus berjalan damai, jujur dan bermartabat dinilai sebagai komitmen yang baik. Namun untuk mewujudkannya tidak selesai hanya sampai batas diskusi saja.

Pembelaan Jokowi Perkuat Indikasi Ketidaknetralan

KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan akan bersikap profesional, sehingga jalannya pemilu tidak terganggu, terjaga Jujur dan Adilnya.

Perludem: KPU Harus Minta Maaf Terkait Surat Suara di Taipei

KPU diminta untuk menjelaskan kepada publik langkah apa saja yang akan diambil untuk menindaklanjuti kejadian di Taipei.

Bawaslu Harus Segera Koordinasi dengan PPATK Terkait Transaksi Mencurigakan

Koordinasi perlu segera dilakukan guna membahas temuan PPATK terkait adanya temuan peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024.

Bagai Benalu, Ordal Mematikan Meritokrasi

PENGAMAT politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan, menilai keberadaan ‘orang dalam’ dalam sistem politik dan kehidupan bernegara ibarat benalu dan mematikan meritokrasi.

Perludem Cium Upaya Mengubah Sistem Pilkada di Indonesia

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencium bau amis dari klausul soal pemilihan gubernur Jakarta dipilih presiden.

Masih ada Asa Jegal Gibran Jadi Cawapres

LANGKAH Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto masih berpotensi pupus seiring munculnya gugatan uji materi baru terkait syarat usia capres-cawapres 

Putusan MK yang Mengubah Syarat Usia Capres-Cawapres Jadi Putusan Terburuk

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi yang terburuk dalam sejarah keberadaan MK yang berdiri sejak 2003.

Melampaui Batas Usia

KEPUTUSAN pemerintah, DPR, dan DPD untuk mencabut RUU tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 ternyata berdampak panjang.

Penundaan Kasus Calon Peserta Pemilu Cederai Hak Pilih

Arahan Jaksa Agung dinilai mencederai hak pilih masyarakat, karena berpotensi terpilihnya calon yang koruptif.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting