Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Pertama, dugaan menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.
Pada dugaan pertama, Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai menyelundupkan pasal TWK di akhir-akhir pembahasan Perkom Nomor 1 Tahun 2021.
Laporan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK kini masuk dalam pemeriksaan pendahuluan dan bakal segera ditentukan lanjut ke sidang etik atau tidak.
Selama 2020, ungkapnya, Dewas menerima 30 laporan dugaan pelanggaran etik sedangkan hingga pertengahan tahun ini sudah ada 37 pengaduan atau melampaui total aduan tahun lalu.
"Hanya bisa kami sampaikan sudah dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti lainnya,"
"Hari ini mulai dilakukan persidangan etik atas nama terlapor," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean kepada wartawan, Selasa (25/5).
Proses dugaan pelanggaran etik terhadap Stepanus RobinĀ dilakukan beriringan dengan penanganan kasus pidana korupsi, yang juga menjerat Wali Kota Tanjungbalai.
Pengadu mendapati Form Model Formulir A.1 lapran pengaduanĀ bocor keluar, seharusnya dokumen tersebut sifatnya rahasia.
Putusan Dewan Pengawas diharapkanĀ melecut Firli Bahuri agar lebih serius lagi bekerja di KPK memberantas korupsi.
Menurut ICW, seharusnya pelanggaran Firli Bahuri terkait penggunaan helikopter mewah dijatuhi sanksi berat, yakni rekomendasi pengunduran diri sebagai Ketua KPK.
Majelis etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 dan mewajibkan Firli tidak mengulangi kesalahannya.
Modus-modus pelanggaran kode etik paling banyak, yaitu perlakukan tidak adil pada proses pemilihan, dan tidak adanya upaya hukum yang efektif.
Anggota Dewas dan semua pegawai di sekretariat Dewas akan menjalani swab test karena salah satu pegawai yang positif covid-19 berkontak dengan pegawai lainnya
Koordinator MAKI Boyamin Saiman pun menyambangi kantor Dewas KPK untuk meminta penjelasan. Diketahui, sidang putusan ditunda akibat tiga anggota Dewas KPK harus menjalani tes usap.
Di sisi lain, terhadap Dewan Pengawas (Dewas), ICW mengharapkan supaya memberi sanksi berat terhadap Firli.
Agenda sidang berikutnya hanya fokus meminta keterangan Firli terkait dugaan pelanggaran etiknya, tidak ada pemeriksaan saksi.
"Yang digali dari saksi-saksi itu sangat standar, yakni apa yang mereka tahu, dengar, dan lihat tentang dugaan pelanggaran etik oleh terperiksa,"
Selaku pelapor dugaan pelanggaran etik ini, ia mengungkap pemilik helikopter mewah yang ditumpangi Firli.
Firli juga enggan menjabarkan isi pembelaan yang diutarakan dalam sidang etik oleh Dewas KPK. Dia menegaskan siap mengikuti seluruh aturan yang telah digariskan.
Menurut Firli, Dewan Pengawas (Dewas) yang berhak memutuskan perkara ini tidak atau melanggar etik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved