Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Penerimaan pajak hingga semester I 2020 masih mengalami tekanan berat akibat pandemi covid-19.
PEMERINTAH menyoroti masih minimnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh).
Dia menambahkan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan sebagai aktor utama dalam pemberian insentif pajak tidak bisa bergerak sendiri untuk menyosialisasikan
"Sampai saat ini yang masuk mendaftar untuk mendapatkan manfaat PPh UMKM itu baru sekitar 200 ribuan WP. Kalau tahun kemarin itu yang membayar ada 2,3 juta WP.."
Jangan sampai wajib pajak yang telah diberikan insentif justru memanfaatkan kemudahan ini untuk mengeruk keuntungan lebih banyak sehingga masyarakat dan negara dirugikan.
Negara harus menciptakan iklim yang kondusif agar warga negara yang memenuhi syarat untuk membayar pajak dapat melaksanakan kewajiban sosialnya dengan tertib dan berkeadilan.
Rumah aplikasi BJB DIGI ini menyediakan fitur pembayaran pajak, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Instrumen pajak bisa digunakan untuk mengoreksi dan mengubah perilaku yang membawa dampak buruk atau memiliki ekternalitas negatif, serta mendorong lebih banyak munculnya produk inovasi
Jumlah PPN yang dipungut, sambung Hestu, ialah sebesar 10%. Akan tetapi pemungutan PPN tidak berlaku pada barang atau jasa yang dikecualikan dalam perundang-undangan.
Yang benar adalah mereka sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda.
Anis mengkritisi sisi lain yaitu tingkat kemenangan DJP atas peradilan perpajakan sepanjang 2019 yang menurun dari 43,5% menjadi hanya 40,4%.
"Tarif pajak yang dapat diperoleh emiten yang memenuhi persyaratan di atas adalah 19% pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan 17% pada tahun pajak 2022."
LANGKAH pemerintah untuk mulai memungut pajak dari transaksi barang ataupun jasa secara elektronik atau transaksi digital kian pasti.
Jumlah perusahaan pemungut PPN kemungkinan bertambah. Sebab, Kementerian Keuangan masih melakukan diskusi dengan sejumlah perusahaan luar negeri.
FRAKSI PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI menghapus pajak penerangan jalan umum (PJU) bagi masyarakat kelas bawah, UMKM dan pelayanan sosial.
Aturan ini merupakan turunan dari aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019.
"Kami terus berkomitmen meningkatkan kontribusi pada negara untuk memperkuat APBN, disamping kontribusi kepada masyarakat melalui berbagai program CSR dan Kemitraan."
Dengan ditariknya pajak dari perusahaan digital, hal tersebut dapat semakin membantu bisnis digital di Indonesia
MENTERI Keuangan Sri Mulyani memastikan Indonesia akan tetap memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada setiap barang dan jasa digitaldari luar negeri.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp123 triliun untuk membantu dunia usaha yang terdampak pandemi covid-19. Namun, pemanfaatan insentif oleh dunia usaha dinilai belum optimal.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved