Berita Terbaru Otto Hasibuan Hari Ini

Restorative Justice Harus Diutamakan untuk Redam Kriminalisasi Medis

WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.

Rekomendasi Reformasi Polri Hampir Rampung, Pengawasan Eksternal Diperkuat

Komite Reformasi Polri menyoroti penguatan pengawasan eksternal, khususnya kewenangan Kompolnas, menjelang penyerahan rekomendasi ke presiden

Pemerintah Kaji Pembatasan Jabatan Polri di Kementerian lewat Omnibus Law

Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.

Perkap Kapolri, Otto Hasibuan : Memang Ada Dualisme Perkap soal Polri Isi Jabatan Sipil

Otto Hasibuan Pemerintah mengakui ada dualisme soal perpol atau peraturan kapolri (perkap) oleh Kapolri terkait Polri isi jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga setelah putusan MK

Otto Minta Advokat Jaga Kepercayaan Masyarakat Pencari Keadilan

Advokat jangan melanggar aturan, apalagi sampai naik dan menggebrak-gebrak meja hakim saat persidangan.

Otto Hasibuan Tegaskan UU Advokat adalah Single Bar

Dalam profesi advokat, malapraktik akan sangat merugikan klien atau masyarakat pencari keadilan.

Potensi Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Dipersoalkan

Akan tetapi, sampai saat ini Otto masih menjabat Ketua Umum Peradi.

Otto Minta Advokat Patuhi Kode Etik

PN Jakarta Utara melaporkan pengacara Razman Nasution ke Bareskrim Polri terkait kegaduhan dalam ruang sidang

Pengesahan Pengurus Peradi, Ini Respons Kubu Otto Hasibuan

Pada awal pendiriannya 2004, Peradi tidak diberikan anggaran dari negara, meskipun organ negara. Hal itu demi independensi Peradi yang bebas dan mandiri.

Jessica Wongso Resmi Bebas Penjara, Otto Hasibuan akan Ajukan PK

Soal PK ini, terus terang saja kita mengambil posisi bahwa Jessica dibebaskan dengan bebas bersyarat. Kami tim hukum ini selalu menghormati hukum, apapun sidang peradilan sudah jelas bahwa

Terpidana Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso Bebas

Pemberian hak pembebasan bersyarat kepada Jessica sesuai dengan Peraturan Menkumham RI Nomor 7 Tahun 2022

Penegakan Hukum Harus Memberikan Keadilan dan Dirasakan Masyarakat

"Masih banyak persoalan tindak pidana umum juga yang menyangkut masyarakat di seluruh pelosok Indonesia yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah.”

Gugat KPU ke PTUN, Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Sikap Politik PDIP tidak Konsisten

KUASA hukum presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan mempertanyakan sikap politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dugaan Presiden Joko Widodo Gunakan Ijazah Palsu tidak Terbukti

Otto Hasibuan menyampaikan bahwa Kamis (25/4), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa tuduhan terkait Presiden Joko Widodo menggunakan ijazah palsu tidak terbukti.

Tidak Lantik Pengurus, Pimpinan DPN Peradi Digugat Anggotanya

Gugatan dengan nomor 176/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim, itu telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Terapkan Prinsip Zero KKN Seleksi Calon Advokat

Untuk menjadi advokat minimal harus memenuhi lima hal, yakni lmu pengetahuan, ‎keterampilan hukum, kepemimpinan, karakter, dan kapasitas.

Rayakan Natal Peradi, Otto: Orang Cinta Demokrasi Selalu Pertahankan Kerukunan

Presiden dan wapres terpilih harus lebih mengakui, mendorong, dan mendukung eksistensi profesi dan organisasi advokat demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan

Rayakan HUT Peradi, Otto Tegaskan UU Advokat Menganut Prinsip Single Bar

Peradi saat ini sudah mempunyai anggota sekitar 70 ribu advokat yang bersebar di dalam maupun di luar negeri dan memiliki 193 cabang di seluruh Indonesia.

Peradi: Konstitusi Menyatakan UU Advokat Single Bar

Try out UPA digelar agar calon advokat yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) DPC Peradi Jakbar maupun DPC Peradi lainnya benar-benar siap mengikuti UPA

Otto Hasibuan Resmikan Graha Peradi Bandung

Peradi punya Pusat Bantuan Hukum (PBH) sendiri, jumlahnya sekitar 166 cabang di seluruh Indonesia dan bisa memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia