Berita Terbaru Mk Hari Ini

Manipulasi Suara Masif Terjadi di Pilkada Papua Pegunungan

Pada mulanya, Perius menjelaskan pada 27 November 2024, saksi dari pasangan Befa-Natan diusir dan diancam dari TPS, oleh pendukung pasangan John Tabo-Ones Pahabol.

Saksi Buka-Bukaan Soal Banyaknya Pemilih Siluman pada Pilkada Kabupaten Pamekasan

Saleh dalam keterangannya menuturkan bahwa banyak warga Pamekasan yang meninggal dan meranta.

Saksi di MK Beberkan Aksi Pengurangan TPS dan Politik Uang di Pilkada Bangka Barat

Sementara Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 02 Markus–Yus Derahman) menghadirkan Alya Damayanti, Chairil Mading, dan Fitria Anita.

Hari ini MK Gelar Sidang Lanjutan 6 Gugatan Pilkada 2024

MK kembali melanjutkan sidang sengketa pilkada dengan agenda pembuktian terhadap 6 gugatan dua diantaranya pemilihan gubernur (pilgub), Senin (10/2) hari ini. 

MK Tampung Kritik Ihwal Mutu Putusan Dismissal Pilkada

Faiz mengerti adanya tanggapan dari berbagai pihak khususnya kuasa hukum pemohon yang menilai MK.

Dimentahkan MK, Tim Risma-Gus Han Terima Putusannya

Kuasa hukum pasangan tersebut, Tri Wiyono Susilo mengatakan pihaknya telah berbesar hati dan  menghargai secar penuh putusan yang dibuat oleh MK.

MK Putuskan 7 Gugatan Pilkada Dilanjutkan, 2 di antaranya Pilgub Papua

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan terdapat 49 perkara yang diundang hadir dalam putusan dismissal sesi pertama.

MK Gugurkan Seluruh Permohonan Sengketa Pilkada Sumatera Utara, Sidang Tak Dilanjutkan

Majelis Hakim Konstitusi menilai pasangan Edy-Hasan Basri yang bertindak sebagai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

MK Menyatakan Permohonan Sengketa Gugatan Pilkada Papua Selatan Gugur

MK menyatakan permohonan gugatan Pilkada Gubernur Papua Selatan gugur. Permohonan itu diajukan oleh Koordinator Nasional Perhimpunan. 

1.172 Personel Amankan Gedung MK

Susatyo menyebut ribuan personel tersebut disebar di sejumlah titik. Personel yang bertugas, lanjut Susatyo, tidak diperkenankan membawa senjata api.

Daftar Perkara yang akan Diputus Dismissal Hari Ini

Sembilan hakim MK akan memutuskan mana permohonan sengketa yang lanjut ke tahap pembuktian dan mana perkara yang kandas atau terhenti di tengah jalan.

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada Jateng

Suhartoyo mengatakan bahwa keputusan tersebut telah melalui proses rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang dilakukan pada Kamis, 30 Januari 2025 lalu. 

MK akan Unggah Salinan Putusan Dismissal

Suhartoyo mengatakan pihaknya akan mengunggah salinan putusan tersebut paling lambat dua hari setelah dibacakan.

300 Kepala Daerah Dilantik Serentak setelah Putusan Dismissal MK

Kendati demikian, pihaknya akan mengadakan rapat ulang kembali dengan para penyelenggara pemilu dan Kemendagri untuk menyikapi putusan dismissal MK hari ini.

Penundaan Pelantikan Kepala Daerah Salahi Aturan

Toha menjelaskan kesimpulan RDPU tersebut memang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 27/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah secara serentak.

DPR Panggil Pemerintah Bahas Pengunduran Waktu Pelantikan Kepala Daerah

Rencana pengunduran pelantikan kepala daerah pada 18-20 Februari 2025 itu menyalahi aturan.

Kapan Pelantikan Kepala Daerah Hasil Putusan MK?  Wamendagri Sebut Pelantikan Kepala Daerah sebelum Ramadan

Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa Pemerintah berupaya mempercepat pelantikan kepala daerah, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih awal dari jadwal semula 

Luthfi-Taj Yasin tak Dilantik 6 Februari 2025

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi menggugat hasil Pilkada Jateng 2024 ke MK.

Perludem Sebut RUU Pemilu Mendesak untuk Dibahas

Ia juga memberi catatan pembahasan RUU Pemilu yang merupakan kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah harus dibarengkan waktunya dengan pembahasan Revisi UU Partai Politik.

Hakim MK Pertanyakan Pemungutan Suara Pilkada Banjarbaru

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua KPU Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa menjelaskan dasar hukum yang mereka gunakan adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya Pasal 54c. 

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia