Berita Terbaru Mk Hari Ini

UU Ekstradisi Digugat ke MK

Kuasa hukum para Pemohon, Viktor S. Tandiasa menyampaikan, pemisahan tegas antara fungsi transmitting authority dan competent authority dalam bantuan hukum timbal balik.

Proses Seleksi Pimpinan KPK 2024-2029 Dinilai tidak Sah, UU Tipikor Kembali Digugat 

UU KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mengajukan uji materi Pasal 30 ayat (1) dan (2) mengenai proses seleksi pimpinan KPK yang dianggap tidak sah.

HGU 190 Tahun di IKN Digugat ke MK

Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.

Potensi Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Dipersoalkan

Akan tetapi, sampai saat ini Otto masih menjabat Ketua Umum Peradi.

Ini Jadwal Pelaksanaan PSU di 24 Daerah

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan PSU adalah amanat konstitusi dan beberapa daerah telah diputuskan untuk memulai pemilihan dalam waktu dekat.

Coblos Ulang Pilkada di 24 Daerah, Bawaslu Bakal Perketat Pengawasan

Puadi menjelaskan, pihaknya juga akan memastikan KPU selaku penyelenggara pilkada untuk betul-betul melakukan pencermatan dalam menggelar Pilkada 2024 ulang.

Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Komisi II DPR Soroti Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI menyoroti rekrutmen penyelenggara pemilu menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemungutan suara ulang Pilkada di 24 daerah. 

MK Putuskan PSU di 24 Daerah, DPR Minta KPU-Bawaslu Dievaluasi

Ia menegaskan bahwa jika KPU bekerja secara profesional dengan menyusun aturan teknis yang presisi, maka PSU di beberapa daerah tidak akan terjadi.

Pilkada Ulang di 24 Daerah Akibat Ketidakprofesionalan KPU-Bawaslu

Bagi Titi, sejumlah putusan yang memerintahkan PSU menegaskan komitmen MK pada penegakan hukum atas keadilan substansial dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

MK Perintahkan Pilkada Provinsi Papua Harus Diulang Tanpa Cawabup Yeremias Bisai

Yermias Bisai tidak jujur dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi persyaratan menjadi Cawagub Papua sehingga didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti PSU Pilgub Papua.

Pilkada Tasikmalaya Diulang karena Cabup Terpilih Jabat 2 Periode

MK juga memutus membatalkan keputusan KPU Tasikmalaya tentang penetapan pemenang pilkada, penetapan calon peserta pilkada, dan penetapan nomor urut pilkada. 

MK Perintahkan Rekapitulasi Ulang di Pilkada Puncak Jaya

Ketua MK, Suhartoyo mengatakan bahwa keputusan rekapitulasi ini disebabkan adanya gangguan keamanan berupa sabotase dan perampasan logistik pemilu yang terjadi di keempat distrik tersebut.

Periode Masa Jabatan Banyak Disoal dalam Sengketa Pilkada, MK Diminta Putuskan dengan Adil

Advokat Donal Fariz mengatakan jika MK menghitung penjabat (Pj) atau posisi Wakil Bupati yang menjalankan tugas sebagai Bupati menjadi bagian dari jabatan definitif.

MK Perintahkan PSU Pilkada Mahakam Ulu, Ada Cawe-cawe hingga Pengerahan RT

MK juga mempersilakan kepada parpol yang semula mengusung Owena-Stanislaus mendukung paslon baru.

MK Perintahkan PSU pada Dua TPS di Pilkada Barito Utara

MK dalam putusannya memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Barito Utara 2024 pada dua TPS di wilayah tersebut.

Ini Daftar 40 Perkara Sengketa Pilkada yang Diputus MK 

Pembacaan putusan hasil PHP-kada juga diikuti oleh para penggugatan dan pihak terkait yang telah dikirimkan surat panggilan sidang untuk hadir secara langsung.

MK Diskualifikasi Cawabup dan Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Pasaman

Suhartoyo juga mendiskualifikasi Anggit Kurniawan sebagai calon wakil bupati Pasaman dalam Pilkada Kabupaten Pasaman.

40 Perkara Sengketa Pilkada akan Diputuskan MK Hari Ini

MK mulanya meregistrasi sebanyak 310 perkara. Kemudian, MK mengucapkan putusan dismissal terkait gugur atau tidaknya suatu perkara pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2).

Surya Paloh tak Setuju Presidential Threshold Dihapus

Alih-alih dihapus, Surya mengatakan PT seharusnya diatur kembali. Ia menilai, penghapusan PT justru bukanlah hal yang bagi demokrasi di Tanah Air.

Polemik Cabup Terpilih telah Menjabat 2 Periode Mencuat dalam Sidang Gugatan Pilkada Kutai Kartanegara

Hal itu diungkapkan Herdiansyah kala menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia