Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Arif Wibowo membantah dan mengatakan dirinya tidak mengetahui anggaran Protek KTP-e.
Saat ini, hampir 99% data kependudukan sudah terekam dan terintegrasi dengan baik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatra Selatan Nasrum Umar mengatakan seluruh Dinas Catatan Sipil di Sumsel telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE).
Penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten Manggarai, NTT terhenti sejak awal April disebabkan Dukcapil setempat kehabisan tinta ribbon dan film.
Selama menjalani masa observasi, Aris mengungkapkan, Setya sempat mengaku tak kuat menjalani masa penahanan di Rutan Gunung Sindur.
Meski begitu, ia tak melarang siapa pun yang hendak membawa sanak saudara ke Bogor untuk sekadar tinggal sementara.
Adapun hal ini dapat dilaksanakan tindakan seperti halnya mencari pejnamin, Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring), bahkan pemulangan kembali.
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo selesai diperiksa penyidik KPK. Ia mengaku diperiksa terkait anggaran proyek KTP-E.
Ganjar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-E.
Gamawan akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-E).
Agus akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-el).
Kebijakan tersebut diambil untuk menjamin hak konstitusi warga negara untuk menggunakan hak suara pada Pemilihan Umum serentak 2019.
DIRJEN Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh meminta publik harus memiliki kesadaran dalam merekam KTP-E yang merupakan persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.
Zudan berharap dengan telah diberikan perpanjangan waktu membuat publik bisa memaksimalkannya dengan baik. Hal ini guna meningkatkan partisipasi publik dalam Pemilu, sehingga bisa mengikis angka golput karena terkendala administrasi.
Jumlah pemilih dalam Pemilu Presiden dan Legislatif 17 April 2019 mendatang di Kota Depok mencapai 1.333.369 orang.
Puluhan ribu warga Kota Bekasi yang sudah diwajibkan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) hingga kini belum merekam data guna pembuatan KTP elektronik.
Saat ini jumlah warga yang belum merekam e-KTP mayoritas merupakan warga wilayah Bekasi Timur sebanyak 5.680 orang.
Petugas dukcapil diminta siaga 24 jam agar capaian warga Jambi ber-KTP elektronik bisa mencapai angka 98%
Sebanyak 4 ribu warga Suku Anak Dalam akan melakukan perekaman KTP-e, petugas Dukcapil akan mendatangi mereka
Disdukcapil Kota Bekasi melakukan jemput bola agar warga yang memiliki hak pilih bisa mengikuti pemilu dengan melakukan perekaman KTP-E
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved