Berita Terbaru Kpu Hari Ini

Anggota dan Sekjen KPU Bersaksi dalam Sidang Lanjutan Dugaan Asusila Ketua KPU

Selain Betty dan Bernad, sejumlah staf KPU RI juga tampak hadir dalam ruang sidang sebagai pihak terkait.

KPU Beri Sinyal Bakal Terapkan Syarat Usia Kepala Daerah Terbaru di Pilkada 2024

Idham menyinggung bahwa KPU mendapat pelajaran penting dari Mahkamah Konstitusi (MK) lewat pertimbangan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 lalu.

Putusan MA Sebaiknya Diabaikan

KPU memiliki preseden mengabaikan putusan MA terkait dengan penghitungan pecahan desimal ke bawah kuota minimal 30% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif.

Tahapan Pilkada Sudah Berjalan, Putusan MA Patut Diabaikan

TAHAPAN Pilkada 2024 sudah berjalan saat MA mengeluarkan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024. Dalil tersebut harusnya dapat menjadi alasan bagi KPU untuk tidak mengakomodir isi Putusan MA tersebut

Komisi II DPR RI Segera Bahas Putusan MA Terkait Syarat Usia Calon Kada dengan KPU

Komisi II DPR RI bersiap untuk membahas Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah interpretasi syarat usia minimum calon kepala daerah bersama KPU. 

Terima Salinan, KPU bakal Bahas Putusan MA dengan DPR dan Pemerintah

KPU telah menerima salinan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah tafsir syarat usia minimum calon kepala daerah. KPU bakal membahasnya dengan DPR RI dan pemerintah

KPU Brebes Luncurkan Maskot Serta Jingle untuk Pilkada 2024

Maskot tersebut dimaknai agar kita selalu bangga dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas yang mampu membawa nama Brebes di kancah Indonesia bahkan dunia.

Eks Penyidik Minta KPK Tindak Pelindung Harun Masiku

Melindungi Harun saat buron bisa masuk kategori perintangan penyidikan yang dilarang dalam UU

KPU akan Segera Ubah Aturan Syarat Usia Pilkada Sesuai Putusan MA

Sejauh ini proses harmonisasi yang berjalan masih berjalan sesuai dengan materi rancangan norma yang ada

Bola Putusan MA ada di KPU dan Kaesang

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah tafsir syarat usia minimum calon kepala daerah disoalkan karena diputus jelang pendaftaran bakal pasangan calon.

KY Persilakan Publik Laporkan Dugaan Pelanggaran Hakim terkait Putusan Usia Calon Kepala Daerah

PUTUSAN MA yang mengubah persyaratan usia bagi calon kepala daerah menuai polemik. KY mempersilakan publik untuk melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran kode etik terkait hakim.

KPU Lakukan Harmonisasi PKPU Baru di Tengah Putusan MA

ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan pihaknya diundang dalam rapat harmonisasi rancangan peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2024

Ubah Syarat Minimal 30 Tahun Calon Gubernur, MA Dinilai Replikasi Langkah MK

MAHKAMAH Agung (MA) mengubah ketentuan syarat minimal usia calon kepala daerah, yakni calon gubernur menjadi 30 tahun.

KPU Perpanjang Waktu Verifikasi Administrasi Dukungan Calon Kepala Daerah Perorangan 

KETUA KPU RI Hasyim Asy'ari memerintahkan jajarannya di daerah untuk memperpanjang durasi tahapan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bapaslon kepala daerah perseorangan

KPU Bakal Perbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024

perbaikan yang bakal dilakukan pihaknya adalah pembacaan angka pada formulir C Hasil menjadi data pada tabel di aplikasi Sirekap

Kampanye Belum Mulai, Baliho Pilkada Mulai Marak

KPU tidak menyoalkan maraknya alat peraga sejumlah tokoh potensial yang berencana mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Anggota Terpilih DPRD Bandung Barat masih Diisi Wajah Lama

Komposisi calon anggota dewan yang terpilih masih didominasi wajah lama dengan perbandingan 27 orang anggota DPRD periode 2019-2024 dan sisanya 23 orang merupakan wajah-wajah baru.

DKPP akan Periksa Sopir Ketua KPU RI soal Dugaan Asusila

DKPP akan akan memanggil sopir Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari untuk dimintai keterangannya terkait dugaan kode etik penyelenggara pemilu asusila

DKPP Berikan Sinyal Putusan Dugaan Asusila Ketua KPU?

DKPP masih akan menggelar sidang lanjutan dugaan pelanggaran KEPP terkait asusila dengan teradu Ketua KPU RI Hasyim Asyari terhadap seorang perempuan anggota PPLN.

Saksi PPP di Riau Sebut tak Dapat Hak Pilih karena Kehabisan Surat Suara

SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting