Berita Terbaru Konstitusi Hari Ini

DPD: Agama Bukan Ancaman Pancasila

Menurutnya, lima sila dalam Pancasila sudah final dan tidak bisa diperas lagi dalam pemaknaan Trisila atau Ekasila.

Pemerintah Beri Kesempatan DPR Serap Asipirasi RUU HIP

"Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP untuk memberikan kesempatan kepada DPR untuk berdialog dan menjaring lebih jauh lagi aspirasi masyarakat."

Presiden Tidak Setuju Pembahasan RUU HIP

Penegasan tersebut disampaikan presiden untuk menggapi polemik yang muncul di publik terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

PBNU: Pembahasan RUU HIP Berpotensi Picu Konflik

PBNU berpandangan RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik.

Pemerintah Didorong Buka Dialog RUU HIP

"Lebih baik dimanfaatkan untuk dialog kebangsaan, biar semua pihak saling membuka diri untuk mendengar aspirasi yang berkembang."

Mahfud: TAP MPR Soal PKI Tidak Bisa Dicabut

"Itu merupakan satu produk hukum peraturan perundang yang mengikat dan tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang-undang sekarang ini," tegas Mahfud.

Perpres No 54/2020 Berpotensi Reduksi Hak Konstitusional DPR

Perpres No 54 Tahun 2020 berpotensi mereduksi hak konstitusional DPR RI yang sudah dimandatkan dalam UUD 1945.

Putin Akan Ubah Konstitusi, PM Rusia Mundur

Perdana Menteri (PM) Rusia, Dmitry Medvedev, mengundurkan diri sebagai tanggapan terhadap kebijakan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kepada parlemen, Putin berencana mengubah konstitusi.

Muhammadiyah Hanya Setuju Amendemen UUD 1945 untuk Penguatan GBHN

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir berpesan kepada MPR agar amandemen UUD 45 tidak merubah aturan terkait proses pemilihan dan masa jabatan presiden maupun wakil presiden.

Soal Amendemen UUD 1945, Mahfud Fokus Stabilitas Politik

"Kalau stabilitasnya kita jaga. Misalnya kalau mau bersidang nanti ya kita jaga stabilitasnya. Tapi substansinya tidak boleh kita (berkomentar)," ucapnya.

Pemilihan Presiden oleh MPR, Bukti Elit Gagal Pahami Persoalan

Wacana untuk mengembalikan pemilihan presiden secara tidak langsung melalui pemilihan oleh MPR adalah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.

MPR: Perlu Kajian Presiden Tiga Periode

Lestari Moerdijat yang akrab disapa Mbak Rerie mengingatkan sesuai amanat UUD, jabatan presiden harus ada batasan. Konteksnya harus berbeda dengan yang terjadi pada era Orba.

Demokrat Tegaskan Tolak Amandemen Konstitusi Terkait Pilpres

Menurut Demokrat, langkah mundur demokrasi kalau pemilihan presiden-wapres dikembalikan lagi ke MPR RI.

Bahas Amendemen UUD, Pimpinan MPR Temui Surya Paloh, besok

Bamsoet mengatakan kunjungan jadi bagian kerja politik MPR guna menjaring aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Utamanya, terkait rencana amendemen UUD 1945.

Konstitusi Tidak Boleh Dipegang Kekuasaan Politik

Konstitusi menjamin perlindungan hukum bagi rakyat terhadap negara. Oleh karena itu, menurutnya, konstitusi harus dijaga oleh hakim.

Amendemen Konstitusi Tidak Akan Ubah Sistem Pemilihan Presiden

Bamsoet menjelaskan yang dimaksud perubahan terbatas adalah menyangkut masalah ekonomi dan pembangunan Indonesia dalam kurun waktu 50 sampai dengan 100 tahun yang akan datang.

Pakar HTN: GBHN Jangan Mengganggu Sistem Presidensiil

Pakar hukum tata negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan penghidupan kembali GBHN sebaiknya tidak turut mengembalikan kedudukan presiden sebagai mandataris MPR.

Gerindra: Wacana Amendemen UUD bukan Hasil Deal Mega-Prabowo

"Deal apa? Tidak ada deal-dealan soal amendemen terbatas UUD 1945. Tidak benar informasi ada deal seperti itu," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria

Uji Materi UU Pemilu Terancam Gugur

Permohonan bernomor perkara 47/PUU-XVII/2019 itu diajukan Yoyo Effendi dkk sebagai warga negara Indonesia. Para pemohon menguji Pasal 419, 420, 421 dan 422 dalam UU Pemilu 7/2017.

Amendemen Jangan Ganggu Sistem Presidensial

Konstitusi memang dapat diamendemenkan asalkan tidak mengubah mukadimah yang merupakan dasar dan tujuan bernegara Indonesia.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting