Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kepala negara mengaku senang karena capaian produktivitas padi di daerah tersebut bisa mencapai 12 ton per hektare, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 6 ton per hektare.
Alasan utamanya adalah karena ada kekhawatiran stok beras di dalam negeri tidak bisa mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan, jika hasil produksi padi pada masa panen raya bagus, pemerintah tidak akan membuka keran impor beras sama sekali pada tahun ini.
KEPUTUSAN pemerintah mempersiapkan impor beras saat panen raya kurang tepat. Pasalnya, secara psikologis, rencana kebijakan itu akan berdampak pada pasar beras dalam negeri.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menolak rencana pemerintah melakukan impor beras karena dinilai akan merugikan petani.
Klaten sebagai lumbung pangan Jawa Tengah bahkan nasional, menolak kebijakan impor beras.
Proses pengambilan kebijakan impor yang dijalankan oleh negara harus mempertimbangkan supply, demand, dan koordinasi antarlembaga negara agar tidak merugikan masyarakat.
RENCANA pemerintah yang akan mengimpor jutaan ton beras kembali mendapat penolakan. Kali ini disampaikan Ketua PDIP Jawa Barat.
Data Kementerian Pertanian yang mengungkapkan banyaknya ketersediaan beras dalam negeri.
"Dengan pernyataan presiden yang tepat itu menurut saya akan meredakan suasana pasar yang sempat gonjang-ganjing,"
Peneliti di Institute for Development Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai sepanjang tahun 2021 pemerintah seharusnya tidak perlu melakukan impor beras.
Keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan impor satu juta beras dinilai sebagai bukti sikap presiden yang mendengar aspirasi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusnah, mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang membatalkan rencana impor 1 juta ton beras
MASYARAKAT kian gencar menolak rencana pemerintah mengimpor sejuta ton beras tahun ini.
Keputusan tersebut diambil demi menjaga harga beras di tingkat petani. Terlebih saat ini, Indonesia tengah dihadapkan pada masa panen raya.
Komisi VI DPR RI secepatnya mengundang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal kegaduhan rencana impor beras yang menjadi puncak kegelisahan petani di tengah panen raya saat ini.
Kegagalan Bulog menyerap gabah menjadikan para petani harus menjual hasilnya kepada para tengkulak.
Direktur Utama Bulog Budi Waseso menegaskan produksi beras dalam negeri mengalami surplus hal ini berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Impor beras untuk menjaga stok tidak kosong.
"Untuk komoditas-komoditas yang cukup strategis harus ada jaminan harga minimum yang wajar untuk petani yang memproduksi komoditas-komoditas tersebut," kata Hermanto
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved