Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso menilai, keputusan pemerintah mempersiapkan impor beras
saat panen raya kurang tepat. Pasalnya, secara psikologis, rencana kebijakan itu akan berdampak pada pasar beras dalam negeri.
"Harga gabah dan beras akan tertekan dan cenderung akan turun terus (akibat wacana kebijakan tersebut)," kata dia dalam webinar Kebijakan Pembangunan
Pertanian Seri 1: Problematika dan Kebijakan Impor Beras, Rabu (14/4). Kegiatan ini diselenggarakan Pusat Kajian Kebijakan Pertanian (PAKTA)
Fakultas Pertanian UGM dan Kagama Pertanian UGM.
Mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementan ini, meminta pemerintah untuk meninjau kembali keputusan impor beras untuk membantu petani agar harga wajar dapat diterima petani. Dengan begitu, petani akan tetap bergairah untuk bertanam padi kembali pada musim selanjutnya.
"Disarankan pemerintah agar meningkatkan penyerapan gabah dan beras dalam negeri secara intensif," terang mantan Dirut Perum Bulog ini.
Selain itu, ia memandang perberasan nasional perlu dilakukan secara komprehensif mulai dari hulu, on farm, dan hilir dengan menetapkan
kebijakan yang sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan menteri perlu dilakukan antara lain
harga eceran tertinggi beras, harga pembelian pemerintah dan pelaksanaan bantuan sosial non tunai.
"Perlu revitalisasi penggilingan padi kecil untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi hasil serta efisiensi. Lalu, penyusunan sistem logistik nasional
dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pangan," imbuhnya.
Sementara Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Prof Andi Trisyono menyebutkan, dalam 10 tahun terakhir angka produktivitas padi nasional dan luasan panen cenderung stagnan atau landai. Padahal, jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, ia khawatir, pada suatu saat Indonesia akan mengalami defisit beras. "Misalnya saat ini surplus, tetapi
di suatu titik akan mengalami minus," tuturnya.
Andi menyampaikan, tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk mengatasi persoalan pertanian, yaitu ekstensifikasi, diversifikasi pangan, serta
intensifikasi.
Dimata Dekan Fakultas Pertanian UGM, Dr Jamhari, pemerintah perlu menyiapkan penduduk Indonesia untuk mengonsumsi pangan lokal. Selain itu, inovasi di bidang pengolahan pangan sangat penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.
Indonesia memiliki keuntungan dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Kekayaan akan sumber pangan lokal yang besar dapat menekan ketergantungan impor atas sumber bahan pangan. (OL-13)
Baca Juga: Dibantah Bibit Siklon 94W akan melewati Yogyakarta
Pada Juli 2024, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) mencapai 2,99% terhadap IHPB Juli 2023.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved