Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mempertanyakan akuntabilitas dan kredibilitas Perum Bulog pimpinan pimpinan Bayu Krisnamurthi di tengah skandal dugaan demurrage impor beras. Hal tersebut disampaikan Jerry begitu ia disapa menanggapi klaim Dirut Perum Bayu Krisnamurthi yang mengaku telah menerapkan praktek transparan dalam mekanisme lelang impor beras namun terlilit dugaan skandal demurrage Rp 294,5 miliar.
“Akuntabilitas dan kredibilitas Bulog harus didorong. Kasus-kasus yang sekarang sedang dihadapi Bulog, seperti kasus demurrage harus di-clear-kan dulu, selesaikan dulu semua secara transparan. Kan sudah mau ganti kekuasaan. Jangan aji mumpung lah, mentang-mentang mau akhir masa jabatan,” kata Jerry, Rabu (24/7).
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras. Jerry mengatakan, Perum Bulog juga tidak pernah menjelaskan detail soal cadangan dan kebutuhan masyarakat akan beras.
Baca juga : Harga Beras Naik, Pembentukan Pansus Impor Beras Dinilai Jadi Bukti Berpihak kepada Rakyat
“Kita juga tidak tahu, siapa yang diberikan kepercayaan untuk mengimpor, harganya berapa saat diimpor, saat dijual berapa. Gak pernah tahu kan. Tiba-tiba dinyatakan harus impor untuk menjaga cadangan pangan. Itu hasil panen berapa yang tersalurkan, berapa yang dijadikan cadangan kita kan tidak tahu. Samar-samar,” sindir Jerry.
Dengan demikian, Jerry meminta, adanya pengawasan extra atas suplai beras Perum Bulog. Jerry juga menegaskan, pentingnya intervensi dalam pengawasan kerja-kerja Perum Bulog ke depan. “Evaluasi itu Bulog. Selama ini kita tidak pernah tahu flow gudangnya Bulog. Pernah kan ada beras yang dibuang, karena rusak, sekitar 200 ribu ton. Karena apa itu? Kita mengandalkan impor tapi logistiknya tidak pernah dibenahi,”pungkas Jerry.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal mekanisme lelang impor. Tindakan itu juga dilakukan sekaligus untuk membantah isu penggelembungan harga impor beras yang kini tengah menyeret perusahaan pelat merah tersebut. Bayu menyebut mekanisme lelang terbuka diawali dengan pengumuman terbuka bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras.
"Lalu akan ada pendaftaran peminat lelang yang jumlahnya antara 80 sampai 100 perusahaan eksportir penjual," kata Bayu Sabtu (20/7/2024).
Bayu mengatakan beberapa perusahaan, terutama yang baru, biasanya akan mundur karena persyaratan yang ketat tersebut. Sehingga, yang kemudian benar-benar ikut lelang sekitar 40-50 perusahaan. Klaim Bayu ini sendiri tidak sesuai fakta dengan dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri atau impor pada tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani Plh Kepala SPI Arrahim K. Kanam. Dalam dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri disebutkan bahwa ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim. (Nov)
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Bambang menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi belakangan waktu terakhir.
Pemerintah dapat mengalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat se-nusantara.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan kekhawatirannya terhadap penaikan harga beras yang kian tidak terkendali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved