Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RENCANA pemerintah yang akan mengimpor jutaan ton beras kembali mendapat penolakan. Kali ini disampaikan Ketua DPD PDIP Jawa Barat yang juga anggota DPR RI Ono Surono.
Keberatan atas rencana pemerintah itu disampaikan Ono saat mengunjungi Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, di Bandung, Sabtu (27/3). Dalam kesempatan itu, Ono bersama sejumlah pengurus DPD PDIP Jawa Barat lainnya diterima Ketua Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat, KH. Khairul Anam.
Ono menyoroti data yang menjadi landasan Kementerian Perdagangan untuk melakukan impor beras. Menurutnya, data tersebut tidak sesuai dengan data Kementerian Pertanian yang mengungkapkan banyaknya ketersediaan beras dalam negeri.
"Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, dari Januari hingga April 2021 akan ada produksi padi sebesar 14,54 juta ton," katanya. Banyaknya setok beras inipun diperkuat tingkat konsumsi beras masyarakat pada rentang waktu tersebut yang hanya 9,72 juta ton.
"Artinya ada surplus tuh sampai bulan April. Surplusnya juga 4,81 juta ton," katanya.
Dengan begitu, lanjut dia, tidak terjadi krisis pangan sehingga rencana Kementerian Perdagangan yang akan mengimpor beras tidak perlu diwujudkan. "Dari data yang disajikan Kementerian Pertanian, tidak ada krisis pangan, khususnya beras sampai menjelang Mei atau menjelang bulan Ramadhan atau hari raya Idul Fitri," tegasnya.
Sementara itu, dalam kegiatan di Pusdai Jawa Barat, Ono menggelar silaturahmi bersama sejumlah ulama. Acara ini juga dihadiri oleh PWNU Jawa Barat yakni Muhammad Igbal Sulam. Selain membahas isu kenegaraan seperti rencana impor beras, dibahas juga terkait syiar Islam.
"Saya menyampaikan permohonan agar PDI Perjuangan diajak dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan syiar Islam. Karena Nasionalis - Religius adalah Benteng Tegaknya Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," katanya. (OL-13)
Baca Juga: Penyataan Jokowi Dinilai Redakan Polemik Impor Beras
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved