Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERNYATAAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melakukan impor beras hingga Juni 2021 bisa membuat suasana pasar mereda setalah gonjang-ganjing isu impor 1 juta ton.
Anggota Komisi IV Fraksi NasDem Charles Meikyansyah mengatakan, pernyataan tersebut merupakan respon yang sangat tepat dan penting dilakukan oleh presiden untuk isu rencana impor beras 1 juta ton.
Pernyataan presiden tersebut juga menjadi kabar gembira bagi petani. "Dengan pernyataan presiden yang tepat itu menurut saya akan meredakan suasana pasar yang sempat gonjang-ganjing," kata Charles kepada Media Indonesia, Sabtu (27/3).
Alasannya ada efek psikologis yang ditimbulkan dengan wacana impor beras itu. Artinya bisa melihat pasar merespon dengan sangat cepat dan yang terkena efek langsung adalah petani.
"Petani yang merasakan langsung dan tiba-tiba mereka sedang melakukan panen raya Maret-April ini terkena imbas atas informasi rencana impor itu. Sehingga dengan adanya statement (pernyataan) Presiden Jokowi bahwa tidak ada impor sampai pengkajian ulang pada Juni 2021 itu merupakan keputusan yang sangat tepat, cepat, dan penting merespon kondisi pasar," jelas Charles.
Baca juga : Indonesia Tidak Perlu Impor Beras Sepanjang 2021
Selain itu, jika dilihat dari stok beras sampai Mei 2021 antara kebutuhan tiap bulan masih ada selisih yang sangat aman untuk tidak melakukan impor sampai Mei 2021.
Jika Juni ini kembali dipelajari atau dikaji ulang untuk impor atau tidak, ini kebutuhan yang sangat tepat atas kesimpangsiuran informasi kemarin.
Charles juga menilai pernyataan presiden juga sebagai tantangan bagi Kementerian Pertanian dan lembaga negara yang lain untuk benar-benar meningkatkan dan menjaga ketahanan pangan.
Sehingga wacana impor diberlakukan Juni mendatang itu tidak menjadi alasan karena stok di Perum Bulog masih surplus. (OL-7)
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Bambang menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi belakangan waktu terakhir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved