Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Nawawi menegaskan kasus seperti Harun Masiku, menjadi prioritas bagi pimpinan KPK untuk diselesaikan.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman, menilai ada makna dibalik ungkapan Ketua KPK Firli Bahuri, yang menyatakan telah menandatangani surat penangkapan buronan Harun Masiku.
Alexander Marwata menegaskan keputusan pencarian Harun Masiku bukan upaya menaikan pamor Firli Bahuri.
MANTAN calon legislatif (caleg) PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku disinyalir dijangkau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Firli Bahuri teken surat penangkapan dan pencarian Harun.
PDIP diyakini sudah memasang kuda-kuda alias mengantisipasi berbagai kemungkinan yang merugikan mereka jika Harun Masiku ditangkap.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diyakini bakal melakukan sejumlah gertakan supaya selamat dari kasus dugaan pemerasan lewat pengembangan kasus korupsi E-KTP.
Langkah Firli Bahuri mengumumkan surat penangkapan dan pencarian Harun Masiku sebagai pengalihan isu dari kasus pemerasan terhadap SYL.
Firli dianggap memiliki relasi kepentingan.
Ketua KPK Firli Bahuri sudah meneken surat perintah penangkapan dan pencarian Harun Masiku.
Zaenur mendesak KPK untuk menangkap buronan Harun Masiku dan mulai mengusut keterlibatan politisi lain dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu.
KPK harus dapat membuktikan tidak ada intervensi dibalik pemanggilan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Muhaimin Iskandar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menangkap buronan sekaligus mantan calon legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan Harun Masiku.
Ia menilai segala bentuk provokasi jelang Pemilu 2024 harus dihentikan
SIKAP Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mencolok karena memperbaiki letak dasi Ketua KPK Firli Bahuri saat bertemu di selasar gedung Nusantara II DPR,
Firli menegaskan KPK tidak melakukan penanganan perkara berdasarkan penargetan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa buronan sekaligus mantan caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku tidak ada di Indonesia.
Political will Indonesia sangat lemah sehingga keberadaan Harun Masiku selalu simpang siur dan tidak segera ditangkap.
ICW dan Maki menganggap KPK tidak pernah serius dalam menangani perkara yang melibatkan politikus. Pihaknya menduga ada keterlibatan politikus lain jika Masiku tertangkap.
Abraham Samad menilai berdasarkan profiling, Harun Masiku tidak memiliki kemampuan untuk berpindah negara demi melarikan diri dari kejaran KPK seperti Nazaruddin dan Anggoro.
KPK menyebut klaim keberadaan buronan sekaligus mantan caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku di Indonesia dari Polri tidak akurat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved