Berita Terbaru Golkar Hari Ini

Pengamat: Wacana Pilkada lewat DPRD hanya Untungkan Elite dan Perbesar Politik Uang

Pengamat menyebut usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD bukan gagasan baru.

Pantun Prabowo Hibur Hadirin di HUT ke-61 Golkar

Setiap bait pantun yang dibacakan Prabowo disambut riuh penonton dengan seruan "cakep" dan tepuk tangan saat ucapan selamat ulang tahun untuk partai almamaternya.

Doa Nusron Wahid di HUT Golkar Disambut Pujian Prabowo

Prabowo berkelakar bahwa dirinya mungkin salah menempatkan Nusron sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dan menyarankan agar pindah menjadi Menteri Agama.

Bahlil Usulkan Pilkada Kembali Dilakukan DPRD

Bahlil Lahadalia mengakui bahwa ide pengembalian Pilkada ke DPRD akan menuai pro dan kontra, namun ia yakin langkah tersebut adalah yang terbaik.

Bahlil Minta Kader Golkar Melek Digital untuk Menangkan Pemilu 2029

Kampanye di era digital menuntut kreativitas, komunikasi yang lebih terbuka, serta kemampuan membaca karakter pemilih.

Jaring Aspirasi Warga Cara Golkar Jakarta Jaga Tradisi Pengabdian

Konsistensi turun ke warga menjadi bagian dari mandat politik Golkar.

Bahlil Lahadalia Doakan Penolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional untuk Ikhlas

Bahlil Lahadalia menilai Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ia berharap pihak yang menolak dapat menerima keputusan pemberian gelar tersebut.

Golkar Tindaklanjuti Putusan MKD untuk Aktifkan Kembali Adies Kadir Jadi Wakil Ketua DPR

Partai Golkar akan menindaklanjuti putusan MKD untuk memulihkan status Adies Kadir sebagai anggota DPR sekaligus Wakil Ketua DPR RI

Bahlil Sebut Prabowo Pertimbangkan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Partai Golkar, lanjutnya, mendorong dan mendukung pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Itu disebut merupakan hasil rapat internal DPP Partai Golkar.

Tambah Perolehan Kursi, Golkar Incar Suara Pemilih Muda pada Pemilu 2029

KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memiliki target menambah perolehan kursi di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2029. 

HUT ke-61 Golkar, Momentum Perkuat Komitmen Bawa Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Komisi VIII, Atalia Praratya, menggelar rangkaian kegiatan penuh keceriaan dan kebersamaan bersama warga Kelurahan Kiaracondong, Kota Bandung.

Konsolidasi Internal, Kader Diwajibkan Dekat dengan Rakyat

Hasnur akan melakukan safari kunjungan ke seluruh pengurus DPD kabupaten/kota se Kalsel.

Usulan Pembayaran Royalti Musik Sistem Hybrid Ditampung

Sarmuji sepakat bahwa tata kelola royalti tak berbelit-belit. Langkah ini penting agar tidak ada pelaku di industri musik yang dirugikan.

Legislator Golkar Sebut Penerbitan Peraturan KPU Soal Data Capres-Cawapres Dirahasiakan Harusnya Dikonsultasikan Dulu

Menurut politikus Golkar itu, penerbitan Peraturan KPU (PKPU) seharusnya dilakukan setelah melalui konsultasi dengan DPR dan pemerintah, khususnya melalui rapat kerja di Komisi II.

Golkar: Reshuffle Kabinet Bentuk Respons Presiden terhadap Aspirasi Rakyat

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Dear Elite dan Kader Golkar, Bahlil Titip Pesan Ini

Bahlil, kata Sarmuji, juga menekankan pentingnya sensitivitas politik dan sosial.

Raffi Ahmad dan Moreno Calon Menpora? Bahlil Beri Respons

Bahlil juga tak merespons lebih jauh soal isu politikus Golkar Puteri Komarudin yang masuk bursa calon Menpora. Menteri ESDM itu mengaku belum mengetahuinya.

Golkar Menyusul, Adies Kadir Dinonaktifkan dari Anggota DPR

Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai anggota DPR, efektif mulai Senin, 1 September 2025.

Seusai Rakyat Unjuk Kekecewaan, Golkar Instruksikan Kadernya Sensitif dengan Tuntutan Publik

Kader Golkar yang berada di DPRD juga diminta peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman politiknya.

Pemerintah Diyakini Jalankan Putuskan MK Soal Wamen tak Boleh Rangkap Jabatan

MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia