Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air (SDA) akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, kemarin.
Koalisi Masyarakat Sipil akan menggugat UndangUndang KPK yang baru ke Mahkamah Konstitusi.
Masih ada poin yang dirasa belum 'clear' oleh Apindo. Yakni soal keharusan kerja sama dengan pemerintah daerah.
RUU yang telah disahkan menjadi Undang-Undang ini memuat 16 bab dan 79 pasal.
"Ini kerusakannya tak kalah besar dengan masalah lain. Harus ada political will dalam penegakkan hukum lingkungan."
Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty mengemukakan itu dalam rapat kerja Komisi I dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Tjahjo mengapresiasi kerja sama yang terjalin dengan DPR dalam proses pembahasan revisi UU MD3 tersebut sehingga tercapai sebuah kesepakatan.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan revisi terbatas Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Politikus NasDem itu mengatakan, lift yang ada di gedung DPR merupakan lift tua. Sebagai bagian dari aset negara atau aset publik maka perlu diperhatikan dan dijaga.
Dalam rapat itu, semua fraksi yang hadir sepakat untuk melanjutkan revisi UU KPK ke tingkat selanjutnya.
Menurut koalisi, meski semangat pembentukan undang-undang tersebut ingin mengubah peninggalan pemerintah kolonial dulu, sejumlah pasal justru bertentangan dengan spirit tersebut
Jokowi tetap mengklaim revisi UU KPK dilakukan untuk memperkuat lembaga antirasuah itu.
"DPR akan mengirimkan surat kepada presiden agar kelima capim itu ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Kepres) sebagai pimpinan KPK periode mendatang."
KOMISI VI DPR memutuskan untuk menerima dan melanjutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian ke pembahasan tingkat dua.
DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) terus melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam imbauanya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, mengajak peserta aksi untuk tidak lupa membawa obat-obatan
Batas usia menikah naik menjadi 19 tahun untuk menyelamatkan anak dari praktik perkawinan yang sangat merugikan.
Jalan tengah tersebut diambil untuk mengakomodir pandangan DPR dan pemerintah terkait keberadaan dan fungsi Dewan Pengawas KPK.
Selain UU MD3, mereka juga membahas revisi UU KPK secara tertutup
Menurut rencana, Jumat (13/9) siang ini rancangan revisi UU KPK tersebut mulai dibahas Komisi III DPR RI.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved