Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Pemerintah Perlu Upayakan Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian

Renny Astuti mengatakan, masih ada penyuluh yang seorang diri harus meng-cover 3 sampai 5 desa. Ke depan,  mudah-mudahan nanti satu penyuluh bisa meng-cover satu desa saja.

Fraksi PKB Menilai APBN 2022 Masih Dibayangi Ketidakpastian

F-PKB berpendapat, pelaksanaan APBN tahun 2022 ini wajib hukumnya bagi pemerintah mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia.

F-Demokrat: APBN 2022 Harus Disusun Bijak untuk Pemulihan Ekonomi

F-Demokrat juga meminta pemerintah untuk mencermati fenomena inflasi rendah, di tengah resesi ekonomi saat ini, karena melihat proyek inflasi Pemerintah di tahun 2022 sebesar 2,0% – 4,0%.

DPR Kecam Provokasi Ganggu Homologasi KSP Indosurya

Menurutnya, terlepas dari pro dan kontra, putusan tersebut mengikat terhadap semua anggotanya. 

MKD Tunggu Proses Hukum KPK Terkait Azis Syamsuddin

Habiburohman menjelaskan, MKD harus menunggu proses hukum KPK. Hal tersebut dilakukan agar putusan MKD dan KPK tidak saling bertentangan satu sama lain. 

Pemerintah dan DPR Sepakat Lanjuti RUU Landas Kontinen

KKP menjelaskan, landas kontinen dicirikan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya masih merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen,

Sambut Waisak, Gus AMI Ajak Masyarakat Perkokoh Persaudaraan

Dikatakan Gus AMI, perayaan Waisak 2565 memiliki pesan penting untuk mencintai kemanusiaan yakni, cinta terhadap sesama apapun latar belakang dan kelas sosialnya.

Tumpang Tindih Bansos Akibat DTKS Lama Tak Diperbarui

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) masih kurang akurat bila dijadikan sebagai dasar penyalur bansos.

DPR Dukung Pemerintah Tingkatkan Pemberantasan Narkoba

Anggota Komisi III DPR RI itu juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan upaya menghentikan peredaran narkoba dalam situasi pandemi, negara-negara ASEAN agar tidak lengah.

Pemerintah Perlu Optimalkan Serapan Stimulus Ekonomi di Daerah

Pemerintah pusat sering menilai pemerintah daerah relatif masih lambat menyerap anggaran. Terbukti, setidaknya terdapat sekitar Rp100 triliun dana pemda yang masih ‘diparkir’ di bank.

Anggota DPR Ingin Kebijakan Boikot Produk Israel

Yandri juga menegaskan agar pemerintah tidak perlu membuka hubungan diplomatik dan pembicaraan-pembicaraan regional dengan negara Zionis tersebut.

Pemerintah Perlu Percepat Bentuk Ekosistem Digital Bagi UMKM

Menurut Amin, fenomena mergernya platform digital raksasa seperti Gojek dan Tokopedia membuat digitalisasi UMKM menjadi mendesak dan memerlukan langkah taktis strategis.

Anggota DPR Bantu Keluarga Penembakan Kelompok Bersenjata Poso

Matindas sangat berharap peristiwa ini benar-benar mendapat perhatian serius dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Mar'uf Amin.

DPR Minta Transparansi dan Usut Kebocoran Data

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena meminta aparat penegak hukum serius melakukan investigasi bocornya 279 juta data penduduk.

Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Pemda

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan kebijakan sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) akan sangat tergantung pada tingkatan pemerintah daerah.

Fauzi Amro Nilai 'Tax Amnesty' Tak Tepat di Saat APBN Defisit

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro mengatakan kebijakan tax amnesty jilid II kurang tepat di saat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih minus.

Rachmat Gobel: Target Rencana ‘Tax Amnesty’ Jilid II Harus Tepat

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menekankan agar rencana pemerintah untuk memberikan tax amnesty jilid II ini harus jelas tujuannya serta target sasarannya.

Tanpa Undang Ganjar, Puan Beri Pengarahan Kader se-Jateng 

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tak nampak hadir dalam acara pengarahan kader oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang dilakukan di Kantor DPD PDIP Jateng.

Gus AMI: Perbesar Peluang Produksi Vaksin Dalam Negeri

Gus AMI menjelaskan kesenjangan distribusi vaksin dunia ini akan menyulitkan posisi dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Gobel Imbau Tax Amnesty II Juga untuk Pelaku Ekonomi Kecil

Pemberian amnesti ini juga harus diberikan kepada pelaku ekonomi kecil sehingga tidak hanya fokus pada pengusaha ekonomi besar.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia