Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Revisi UU Minerba Disahkan Menjadi Undang-undang. Apa Poin-poin Pentingnya?

DPR menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) disahkan menjadi undang-undang.

RUU KUHAP Disepakati Jadi Usul Inisiatif DPR

REVISI Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disepakati menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR

DPR Kawal Aspirasi Anak Muda Kolaborasi Menuju Perubahan

Program ‘DPR Connect’ ini juga dihadiri Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR RI Edhy Baskoro Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

RUU PPRT Didesak Kembali untuk Disahkan di DPR Periode Saat Ini

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini. ​​​​​​​

NasDem Ucapkan Selamat Prabowo Terpilih Ketum Gerindra Lagi

Saan mengatakan, opsi pembiayaan dan perkembangan teknologi keuangan (fintech) saat ini sudah tersedia dan dapat memberi solusi bagi Gen Z yang ingin membeli rumah.

Efisiensi Anggaran, NasDem Minta Komdigi Utamakan Jaringan Internet di 3 T

Andina mengingatkan kembali jajaran Komdigi terkait permasalahan Blankspot yang terjadi di Kalimantan Tengah.

Komisi III DPR Sebut Putusan Banding Harvey Moeis Tamparan bagi Kejaksaan

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan vonis Pengadilan Tinggi DKI jadi tamparan bagi Kejaksaan atas banding kasus korupsi timah oleh Harvey Moeis

Tidak Kunjung Paripurna, RUU PPRT seperti Sekadar Hiasan

SEJAK 2004 atau 21 tahun lalu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sudah sering masuk prolegnas namun pembahasannya masih terkesan sangat lambat.

Asep Wahyuwijaya Dukung Efisiensi tapi Kementerian Harus Selaras dengan Visi Presiden

ANGGOTA DPR dari NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta kementerian dan lembaga harus tetap menyelaraskan implementasi program dengan visi Prabowo setelah dilakukan efisiensi anggaran.

Legislator Ini Yakin Efisiensi Anggaran tidak Pengaruhi Kinerja Kementerian dan Lembaga

KEBIJAKAN efisiensi anggaran dinilai tak mempengaruhi kinerja kementerian dan lembaga. Termasuk capaian program yang telah ditargetkan.

Rachmat Gobel Harap RUU Perkoperasian Menjawab Kebutuhan dan Tantangan Zaman

Kapoksi NasDem Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengajak seluruh pihak untuk mengelaborasi substansi revisi UU Perkoperasian agar tetap menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian.

Siswa Terancam Gagal SNBP Buntut Sekolah Lalai, Waka DPR: Jangan Pupus Mimpi Anak-anak

Akibat kelalaian pihak sekolah banyak siswa kelas XII terancam tidak bisa ikut SNBP. 

Persoalan Kesejahteraan Guru masih Menggunung

PERMASALAHAN kesejahteraan guru masih menggunung, salah satunya seperti pengangkatan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pun kini masih terjadi masalah.

Tatib DPR terkait Evaluasi Pejabat Timbulkan Polemik, Ini Alasannya

Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) terkait kewenangan DPR mengevaluasi secara berkala pejabat negara yang telah mereka pilih menimbulkan polemik baru.

Pakar HTN Pertanyakan Fungsi Evaluasi DPR ke Pejabat Negara

DPR tak dapat menyandarkan kewenangan itu pada fungsi pengawasan yang melekat.

Fit and Proper Test Pejabat oleh DPR Perlu Dievaluasi

PROSES fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan di DPR untuk meloloskan pejabat negara perlu dievaluasi. DPR RI dinilai sudah kebablasan dalam memaknai kewenangan

DPR Bisa Evaluasi Lembaga Negara, Independensi Lembaga Negara Dinilai Terancam

DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.

Punya Kewenangan untuk Evaluasi Pejabat, Jimly Asshiddiqie: DPR Sudah Kelewatan!

REVISI Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) telah disahkan. Perubahan itu mengatur soal pejabat negara hasil uji kelayakan boleh dievaluasi parlemen.

DPR Desak Pemerintah Cermat dalam Penuhi Kebutuhan Daging

KETUA Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia. 

NasDem Minta Pemerintah Kurangi Ketergantungan Terhadap Alutsista Luar Negeri

Menhan diingatkan agar dalam pemberian bantuan hibah alpalhankam tidak mengandung perjanjian atau ketentuan yang bersifat mengikat

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia