Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
"Opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," jelas Presiden Jokowi
Pemerintah diperkenankan melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari semula hanya 3% menjadi di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50% atau hanya membayar separuh saja untuk April, Mei, dan Juni 2020," ujarnya.
Penambahan anggaran tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
Presiden menegaskan Covid-19 tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara.
Dua beleid besar yang didasari pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan itu sudah berlaku efektif setelah ditandatangani.
Achmad Yurianto menyampaikan ada 114 kasus baru per 31 Maret 2020 sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia terakumulasi berjumlah 1528.
Bank Indonesia menyatakan minat investor terhadap Surat Berharga Negara masih tinggi di tengah pandemi covid-19.
Agar penyebaran covid-19 tidak semakin meluas, WNI di Malaysia diminta untuk tidak kembali ke Tanah Air sementara waktu.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mendorong program simulasi dan integrasi 30 ribu narapidana dewasa dan anak-anak.
Upaya surveilans covid-19, lanjut dia, menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dikembangkan oleh operator telekomunikasi dan akan terpasang pada smartphone pasien positif covid-19
Selain itu Kepala Negara juga memutuskan memangkas tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan 900 VA.
Pembuat UU dengan penyelenggara mulai mengerucut pada kesepakatan bahwa Pilkada 2020 tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini.
Saat masih berada di negara asal, WNI harus melakukan pengecekan medis dan memegang sertifikat sehat.
Ditanya soal istilah yang diterapkan pemerintah, Luhut mengatakan belum diputuskan.
Pernyataan Presiden itu menanggapi pertanyaan wartawan mengenai masih adanya pengemudi online atau supir taksi yang ditagih debt collector di lapangan.
Terkait ketersediaan bahan pangan, Luhut menegaskan pemerintah telah megatur sedemikian rupa dan menegaskan tak ada masalah.
"Jadi 2020, 2021, 2022. Setelah itu baru kembali pada 3%," ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Konsumen dan pedagang pasar tetap melakukan tawar-menawar saat bertransaksi secara daring.
Jika keadaan masih bisa ditangani dengan baik, ia memastikan langkah tersebut tidak akan diambil pemerintah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved