Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
TIM Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menegaskan pasangan Ganjar-Mahfud telah menyiapkan 21 program kerja dengan total anggaran Rp2.500 triliun
Secara umum, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak. Pertama, dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta.
PENGAMAT Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto menuding ada permasalahan pengelolaan keuangan yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
DESA dan sektor agraria merupakan korban utama politik pengabaian (political ignorance) dari paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan.
PENGAMAT Kebijakan Publik yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah mengatakan bansos merupakan instrumen yang efektif untuk membangun kepercayaan publik.
PENELITI senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Lili Romli mengagakan bantuan sosial (bansos) rawan disalahgunakan untuk memengaruhi para pemilih.
UTANG negara yang berasal dari pinjaman luar negeri tercatat mencapai Rp46,4 triliun hingga 12 Desember 2023. Penarikan pinjaman tersebut mengalami kenaikan 388,1%
Kemenkeu bakal mendorong kementerian/lembaga (K/L) mempercepat penyerapan belanja. Itu menyusul realisasi belanja pemerintah yang baru mencapai Rp2.588,2 triliun, atau 83,03%
UTANG Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada Oktober 2023 tercatat sebesar US$392,2 miliar.
DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp35 triliun, setara 0,17% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi membantah jika program bantuan sosial pemerintah yang dijalankan tahun ini menjadi bahan kampanye
PROVINSI Lampung pada Tahun Anggaran 2024 mendapat APBN meningkat Rp1,5 triliun. Pada 2023, Provinsi Lampung memperoleh APBN sebesar Rp30 triliun, 2024 menjadi Rp31,58 triliun.
Penonaktifan kepesertaan BPJS PBI APBN ini sangat luar biasa dampaknya, terutama bagi warga tidak mampu yang membutuhkan layanan kesehatan.
Berdasarkan keputusan Kemensos, sejak 1 Agustus-1 November 2023, 55.190 orang penerim bantuan BPJS Kesehatan PBI APBN dinonaktifkan
Anggaran sebesar itu antara lain dialokasikan untuk penyaluran subsidi BBM, penyaluran subsidi LPG tabung 3 kilogram, dan penyaluran subsidi bunga KUR.
"Hal ini berulang tiap tahun. Karena prosedur dari perencanaan anggaran sampai pencairan anggaran pun butuh waktu. Bahkan terkadang ada koreksi anggaran tengah tahun."
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah akan menyasar tujuh sektor sebagai prioritas belanja di 2024.
Sri Mulyani meyakini APBN tetap bisa mendukung kinerja ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dunia.
Presiden Joko Widodo menyebut data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tahun ini serapan anggaran daerah baru 64%, sedangkan pusat 74%.
Itu juga disesuaikan dengan kewaspadaan terhadap dinamika perekonomian global maupun domestik yang diperkirakan akan terjadi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved