Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Pendaftaran hasil KLB itu luput dari pemantauan awak media yang sudah menunggu sejak pagi hari.
"Bukti-bukti sudah kami serahkan dan saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan para pimpinan yang ada di Bareskrim Mabes Polri," terang Rahmat.
Rusdi menyebutkan, Polri terus memantau perkembangan terkini sengkarut yang terjadi di Partai Demokrat tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan memberikan bukti ketidaksahan Kongres Luar Biasa di Kemenkumham hari ini. Agenda yang sama juga dilakukan oleh kubi Moeldoko.
"Bisa berdampak buruk bagi Istana. Moeldoko harusnya dicopot segera atau mundur untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi," tandasnya.
"Kita ingin menunjukan pada kemenkumham apa yang menamakan dirinya KLB adalah abal-abal saja dan itu tidak sah dan itu diluar konstitusi AD/ART Partai Demokrat," tegas Syarief.
Moeldoko, menurutnya, adalah bagian dari komplotan yang rela menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi, demi uang, kekuasaan, kedudukan.
"Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita," tegasnya.
"Mereka-mereka berkomplot untuk motif pribadinya, uang, kekuasaan, kedudukan. Kemudian, semena-mena melakukan segala cara tanpa memandang konstitusi."
Ratusan kader Partai Demokrat yang hadir di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jakarta membubuhkan cap jempol menggunakan darah sebagai tanda loyal.
DPD Partai Demokrat Papua menyatakan sikap mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajaran pengurusnya.
PEMERINTAH tidak menganggap kegiatan KLB Partai Demokrat sebagai kegiatan ilegal. Menurutnya, kegiatan tersebut tak lebih hanya merupakan temu kader Partai Demokrat.
Adapun Mahfud MD mengatakan, pemerintah menilai KLB Partai Demokrat sebagai persoalan internal partai.
Menurut Mahfud, sikap itu sama dengan yang diambil pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ketika ada kisruh internal partai.
Upaya yang dilakukan sejumlah kader dan senior yang sudah dipecat memilih pihak eksternal sebagai ketua umum itu akan menjadi preseden buruk.
Hubungan Moeldoko dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono sebelum terjadi KLB terbilang harmonis.
Rusdi menilai KLB yang dilakukan itu bertentangan dengan AD/ART karena tidak mendapat restu dari Majelis Tinggi Partai.
JURU bicara Perhimpunan Pergerakan (PPI) Indonesia Gerry membantah keterlibatan Ketua PPI Anas Urbaningrum dan lembaganya dalam KLB Partai Demokrat yang memilih Muldoko jadi ketum.
Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni yang juga kandidat ketua umum berharap keputusan hasil KLB ini segera disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
KLB Partai Demokrat dipastikan berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara dipastikan berlangsung Maret ini untuk menggantikan AHY.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved