Berita Terbaru Presidential Threshold Hari Ini

Batas Maksimal Koalisi Pengusung Capres Diusulkan 30%

MK memang menghapus syarat minimal, tapi juga menekankan agar ada batas maksimal koalisi supaya tidak ada calon tunggal.

Wacana Koalisi Permanen Mencuat, Gerindra Bantah Ada Hubungannya dengan Ambang Batas Presiden

Koalisi permanen untuk KIM Plus diklaim untuk menjaga persatuan dan kerukunan bangsa, bukan karena aturan baru mengenai ambang batas pencalonan presiden 

Surya Paloh tak Setuju Presidential Threshold Dihapus

Alih-alih dihapus, Surya mengatakan PT seharusnya diatur kembali. Ia menilai, penghapusan PT justru bukanlah hal yang bagi demokrasi di Tanah Air.

Baleg DPR RI akan Bahas Revisi UU Pilkada, Target Selesai 2027

WAKIL Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya diminta oleh pimpinan DPR agar membahas lebih dulu revisi UU, salah satunya UU Pilkada

DPR Janji Transparan Bahas Revisi UU Pemilu terkait Presidential Threshold

ANGGOTA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan DPR akan transparansi dalam membahas revisi UU Pemilu terkait presidential treshold  

Penghapusan Presidential Threshold Terus Mendapat Dukungan

Penghapusan presidential threshold akan menumbuhsuburkan jumlah partai politik yang berkorelasi dengan banyaknya pilihan dan preferensi masyarakat.

PT 0% Lebih Baik Diakomodir Lewat Kodifikasi UU Ketimbang Omnibus Law

Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 0% sebagaimana yang diputuskan oleh MK lebih baik diakomodir lewat kodifikasi Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pilkada.

Pembentukan Norma Baru Presidential Threshold Dipastikan Transparan dan Akuntabel

KETUA Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memastikan pembentukan norma presidential threshold dalam rangka rekayasa konstitusi akan dilakukan transparan dan akuntabel.

Penghapusan Presidential Threshold Tak Membuat Politik Nasional Terfragmentasi

Dengan kemungkinan bertambahnya jumlah pasangan calon, partai politik harus fokus pada kaderisasi yang berkualitas

Capres di Pilpres 2029 Bisa Membludak

Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.

Ambang Batas Capres Nol, Kartu Anies Hidup Lagi

Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.

DPR Harus Serap Putusan MK Terkait Presidential Threshold Sebelum 2026

Feri menilai bahwa keputusan MK merupakan yang memiliki sifat yang final, mengikat, dan wajib ditaati.

MK, Vox Populi, dan Keseriusan Parpol

Putusan itu disampaikan MK pada Kamis (2/1) setelah mengadili empat perkara terkait dengan uji materi Pasal 222 Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu.

DPR Kaji Rekayasa Konstitusi Agar Calon Presiden tak Terlalu Banyak

DPR perlu membuat rekayasa konstitusi agar ke depannya pencalonan presiden dapat diatur melalui payung hukum agar tak terjadi polemik di kemudian hari.

Presidential Threshold Dihapus, DPR Kolaborasi dengan Kemendagri Revisi UU Pemilu

Belum ada keputusan terkait alat kelengkapan Dewan (AKD) mana yang akan ditugasi untuk membahas RUU Pemilu tersebut.

Setelah 30 Kali Ditolak MK

Pemilu kredibel membutuhkan partai politik yang terus berbenah untuk memastikan berjalannya demokrasi internal partai agar berfungsi baik sebagai instrumen demokrasi.

Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus, Pakar Sebut Sistem Kepartaian Perlu Diatur

Putusan MK yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidensial threshold) dapat berimplikasi kepada pengaturan sistem kepartaian.

Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Ini Kata Milenial

MK mengabulkan gugatan mengenai syarat presidential threshold pencalonan presiden 20% yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, milenial merespons

Setelah PT 0 persen, Muncul Wacana Capres Independen

Wacana tersebut digulirkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin.

Mahasiswa UIN Pemohon JR Presidential Threshold Mengaku tak Punya Afiliasi

Putusan tentang pembatalan penerapan presidential threshold ini dapat benar-benar menjadi angin segar bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia