Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut telah beberapa kali bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Menko Polhukam Mahfud MD. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan Mahfud MD dan Khofifah termasuk figur yang layak sebagai cawapres mendampingi bacapres Ganjar Pranowo.
Keduanya memiliki pengalaman panjang di legislatif dan eksekutif bahkan Mahfud juga sampai ke yudikatif. Rekam jejak inilah yang menjadi keunggulan keduanya.
Baca juga: PDIP Tanggapi Santai Pertemuan Jokowi-SBY
"Sepengetahuan saya Pak Mahfud dan Ibu Khofifah sudah beberapa kali bertemu dengan Ibu Mega. Bahkan saat Ibu Mega ke Surabaya meresmikan taman hutan bakau atas undangan Mas Walikota Surabaya, Ibu Mega juga ketemu dengan Ibu Khofifah. Soal pertemuan itu membicarakan apa, tentu hanya beliau beliau yang mengetahuinya," ujarnya, Rabu (4/10).
Megawati sampai saat ini masih melakukan pencermatan dengan matang, mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai pihak, terutama tokoh penting seperti Presiden Joko Widodo, para ulama dan partai politik.
Baca juga: Megawati Dinilai Enggan Bertemu Kaesang karena Melawan Aturan PDIP
"Ibu Mega memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam menentukan calon pemimpin. Jadi siapapun selama ini pihak yang kerap dipersepsikan sebagai kandidat cawapres pendamping Mas Ganjar dan bertemu dengan Ibu Mega adalah dalam rangka melakukan pendalaman, semacam talent scouting"
Said menerangkan sejauh ini belum ada istilah mengerucut sebab nama Mahfud, Khofifah dan Sandiaga Uno masih punya kesempatan yang sama untuk dipilih oleh sebagai cawapres.
"Dari sisi kepemimpinan dan intelektualitas, beliau berdua sudah sangat melampaui. Siapa yang meragukan kapasitas keilmuan beliau berdua tentang agama, kepemimpinan, pemerintahan. Prinsipnya beliau berdua memenuhi kategori pendamping Mas Ganjar. Namun sekali lagi wewenang memutuskan cawapres ada di tangan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan," tukasnya.
(Z-9)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
DALAM dunia politik, hubungan persahabatan sering kali menjadi kompleks dan dinamis. Beberapa tokoh politik menunjukkan meskipun ada perbedaan pandangan, persahabatan tetap terjaga.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan dua revisi undang-undang (UU) yang tengah bergulir di DPR yakni RUU Polri dan RUU TNI
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved