Gedung Putih Desak Pembukaan Departemen Keamanan Dalam Negeri demi kelancaran Piala Dunia 2026

PERSIAPAN Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 kini dibayangi kekhawatiran serius. Pejabat Gedung Putih menegaskan pengaktifan kembali Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menjadi hal yang "esensial" setelah munculnya ancaman keamanan nyata yang menyasar Presiden Donald Trump.

Ketegangan ini memuncak menyusul penangkapan Cole Tomas Allen, 31, di acara gala White House Correspondents' Association, Sabtu lalu. Jaksa menyatakan Allen mencoba menerobos pos pemeriksaan keamanan dengan membawa senjata api semi-otomatis, senapan pump-action, dan tiga bilah pisau. Meski telah dihadirkan di pengadilan pada Senin waktu setempat, Allen belum mengajukan pembelaan.

Insiden ini memicu tinjauan ulang keamanan nasional dan berdampak langsung pada rencana pengamanan Piala Dunia musim panas mendatang. Andrew Giuliani, Direktur Eksekutif Gugus Tugas Piala Dunia Gedung Putih, menyebut peristiwa di Washington DC sebagai peringatan keras.

Baca juga : Italia Tersingkir dan Munculnya Tim Debutan, Apa yang Perlu Anda Ketahui dari Piala Dunia 2026?

"Respon cepat dari penegak hukum dan agen Secret Service telah menyelamatkan nyawa, namun kekacauan tersebut menggarisbawahi kebutuhan kritis akan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) yang beroperasi penuh," ujar Giuliani dalam pernyataan resminya.

Ia menambahkan skala Piala Dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak memungkinkan adanya celah keamanan. "Saat kita bersiap menghadapi skala Piala Dunia FIFA yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan jutaan pengunjung dan puluhan acara besar di seluruh negeri, membuka kembali DHS adalah hal yang esensial. Kita tidak boleh berpuas diri, taruhannya terlalu tinggi."

Saat ini, DHS tengah mengalami penutupan sebagian (partial shutdown) selama sembilan minggu akibat sengketa anggaran di Kongres. Perselisihan ini dipicu penolakan pihak Demokrat terhadap pendanaan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) sebelum adanya reformasi menyusul insiden penembakan mematikan di Minneapolis.

Baca juga : Donald Trump Sebut Kehadiran Timnas Iran di Piala Dunia 2026 tidak Ideal

Dampak dari penutupan ini sangat terasa. Para pejabat memperingatkan koordinasi antara lembaga lokal dan federal dalam persiapan turnamen menjadi terhambat. Anggota Kongres dari Partai Republik, Mike Lawler, menyebut situasi ini sebagai hal yang tidak masuk akal.

"Anda sedang membicarakan acara internasional di wilayah yang paling menjadi target terorisme. Sangat tidak masuk akal jika kita berada dalam situasi di mana departemen yang bertanggung jawab mengoordinasikan keamanan acara ini telah ditutup selama lebih dari 110 hari," tegas Lawler.

Presiden Trump sendiri telah mendesak Partai Republik di Kongres untuk segera mencapai kesepakatan legislasi pada awal Juni. Mengingat Piala Dunia yang akan diikuti 48 tim ini akan dimulai pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang, waktu bagi Amerika Serikat untuk membenahi sektor keamanan nasionalnya semakin sempit. (BBC/Z-2)