Pekerja Migran Qatar Keluhkan Gaji yang tidak Dibayar

UPAH yang tidak dibayar mendominasi peningkatan jumlah keluhan oleh pekerja migran di Qatar. Hal itu diungkapkan badan tenaga kerja PBB (ILO), dikutip Kamis (3/11) kurang dari sebulan sebelum Piala Dunia 2022 bergulir.

ILO mengatakan keluhan pekerja meningkat lebih dari dua kali lipat dalam setahun menjadi 34.425 dengan peluncuran platform daring baru, dalam sebuah laporan yang meminta Qatar meningkatkan implementasi reformasi yang diluncurkan setelah kritik terhadap catatan haknya.

"Penyebab utama pengaduan terkait tidak dibayarnya upah, tunjangan akhir masa kerja, dan cuti tahunan yang tidak diberikan atau dibayar," kata laporan itu, yang menambahkan bahwa 10.500 kasus dibawa ke pengadilan perburuhan di mana hampir semua hakim memutuskan mendukung para pekerja.

Baca juga: Pangeran William Batal Hadir ke Qatar Karena Kontroversi HAM

Laporan itu mengatakan jumlah pekerja yang dirawat karena masalah panas terkait dengan suhu musim panas yang membakar di negara Teluk itu juga telah turun setelah diberlakukannya pembatasan baru pada 2021.

Menurut ILO, klinik khusus telah merawat 351 pekerja migran musim panas ini, turun dari 620 pada 2021 dan 1.520 pada 2020.

Qatar, tempat Piala Dunia dimulai pada 20 November, telah dikritik secara luas atas kondisi pekerja, serta hak-hak perempuan dan komunitas LGBTQ.

ILO mengatakan Qatar telah melakukan reformasi "signifikan" yang telah "meningkatkan kondisi kerja dan kehidupan bagi ratusan ribu pekerja" dan berdampak di seluruh kawasan Teluk.

"Ada pengakuan universal bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk sepenuhnya menerapkan dan menegakkan reformasi ketenagakerjaan," kata laporan itu.

“Kita semua menyadari bahwa kita belum mencapai garis akhir dan kita akan membangun di atas dasar yang kokoh ini untuk mengatasi kesenjangan dalam implementasi, juga memastikan bahwa semua pekerja dan pengusaha dapat memperoleh manfaat penuh dari reformasi besar ini,” kata Direktur ILO untuk kawasan  dan negara-negara Arab Ruba Jaradat.

Pembicaraan Jerman 

Laporan itu keluar saat Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser bertemu dengan para pemimpin pemerintah di Doha, beberapa hari setelah komentarnya tentang hak-hak di Qatar menyebabkan badai diplomatik.

Faeser, Selasa (1/11),  mengatakan dia akan menghadiri pertandingan pertama Jerman di Piala Dunia 2022 pada 23 November setelah diberi adanya "jaminan keamanan" bagi penggemar LGBTQ.

Qatar, yang semakin frustrasi atas kritik tersebut, telah memanggil duta besar Jerman pekan lalu setelah Faeser mengatakan posisi Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia  "sangat rumit" dari sudut pandang Berlin.

Sebuah sumber yang terlibat dalam pertemuan antara Faeser dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Khalid bin Khalifa Al-Thani mengatakan komentarnya telah dilontarkan dan Qatar masih memandang mereka sebagai "meremehkan".

Kelompok hak asasi terus menyoroti rekor Qatar, menuduh pemerintah tidak melaporkan jumlah kematian pada proyek konstruksi besar yang terkait dengan Piala Dunia dan menuntut FIFA menyiapkan dana kompensasi untuk pekerja migran.

ILO mengatakan 50 pekerja meninggal pada proyek konstruksi pada 2020.

Itu tidak memperbarui angka-angka dalam laporan baru, tetapi menyatakan bahwa "upaya substansial" telah dilakukan dalam "tata kelola migrasi tenaga kerja, penegakan hukum perburuhan dan akses ke keadilan, dan penguatan suara pekerja dan dialog sosial".

Dikatakan lebih dari 300.000 pekerja dapat berganti pekerjaan setelah pembongkaran sebagian sistem perburuhan "Kafala" yang sebelumnya berarti seorang pekerja tidak dapat mengubah posisi atau bahkan meninggalkan negara itu tanpa izin dari majikan mereka.

Namun Ia menambahkan: "Ada pengakuan universal bahwa pekerjaan itu tidak selesai. Ini tidak mengejutkan mengingat besarnya (reformasi) mereka".

ILO mengatakan bahwa Qatar telah meminta agar kantor proyeknya di Doha yang didirikan setelah serikat pekerja internasional mengajukan keluhan resmi tentang negara itu pada 2014 telah menjadi kantor permanen, yang akan menjadi yang pertama di Teluk. (AFP/OL-1)